Home / Pilihan Redaksi / Politik

Senin, 26 Februari 2018 - 15:35 WIB

Kasus OTT Garut: Ini pencideraanBerat bagi Demokrasi di Jawa Barat

Abdul Hadi Wijaya
Sekum DPW PKS Jawa Barat

ABDUL HADI WIJAYA SEKUM DPW PKS JAWA BARAT: Abdul Hadi Wijaya Sekum DPW PKS Jawa Barat


BANDUNG – Selaku anggota DPRD yang pernah menjadi ketua Pansus yang membahas anggaran pilkada serentak di Jabar, saya sangat kecewa ketika mendengar adanya penangkapan dua penyelenggara pemilu di Garut sabtu malam. Ini pencederaan berat bagi pesta demokrasi. Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut adalah dua orang yang terpilih dalam proses seleksi resmi, dilantik sebagai pejabat publik dengan sumpah kepada Allah, seluruh kegiatan mereka dibiayai oleh dana milik rakyat, serta memikul harapan publik untuk penyelenggaraan pilkada yang berkualitas. Faktanya, mereka berdua terbukti lebih mementingkan diri sendiri dan mengkhianati kepercayaan rakyat.

Baca Juga  Gotrasawala. Wagub Jabar: upaya pemprov mengangkat seni dan budaya

Kami dan publik secara luas, layak menuntut agar KPU dan Bawaslu Jawa Barat, yang menunjuk dan mengangkat kedua tersangkq, segera secara ksatria meminta maaf atas musibah demokrasi ini. Kedua institusi ini harus melakukan langkah pembenahan berat, dengan pengawasan ketat Bawaslu RI dan DKPP.

Selain itu, kami menyoroti banyaknya kasus pidana yang sudah lama serta menyangkut peserta pemilu dan jadi perbincangan di masyarakat, tapi tidak ada tindaklanjut dari penegak hukum. Contohnya dugaan ijazah palsu dari salah satu calon di Kota Bekasi. KPU dan Banwas seolah tuli, padahal sudah ada aduan masyarakat terkait kasus tersebut.

Baca Juga  Menikmati Liburan di River Tubbing Mini Tanjungkerta Sumedang

Saat ini, publik banyak mempertanyakan tentang peraturan Kapolri soal penghentian sementara pemeriksaan pada pihak-pihak tertentu yang jadi peserta pada pilkada untuk menghindari kegaduhan politik yang mengancam stabilitas keamanan nasional. Sesungguhnya, ini membuka peluang terjadinya ketidakstabilan pemerintahan daerah selama 5 tahun mendatang. Apakah tidak lebih elegan jika Polri tidak menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ketika ada dugaan ijazah palsu pada diri sang calon?

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Pilihan Redaksi

SDN Sabagi yang Ambruk Bagian dari Dampak Tol Cisumdawu

Pilihan Redaksi

PUI Serukan Mari Memilih dengan Akal Sehat

Pilihan Redaksi

Warga Cipeundeuy, dihebohkan penemuan mayat di dalam karung
Ade Sunarya Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Sumedang

Pilihan Redaksi

Langgar Netralitas ASN, Sanksi DN Diputuskan KASN

Pilihan Redaksi

Mulai Hari Ini Logistik Eks Pilkada Ditarik ke KPU Sumedang

Pilihan Redaksi

Duh meski Ramadan, penjualan miras masih marak. Kena razia deh
Pembagian bantuan langsung tunai di Desa Citimun, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Selasa, 14 Juli 2020.

Pilihan Redaksi

Kecewa, Jumlah Kuota BLT Kabupaten Sumedang Berkurang
Kapolres Sumedang, AKBP Dwi Indra Laksmana, saat melakukan pengecekan rutin pos pengamanan Ketupat Lodaya 2020 di Alun-Alun Cimalaka, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Kamis 14 Mei 2020.

Pilihan Redaksi

Kapolres Imbau Warga Sumedang Tak Mudik