Home / Pilihan Redaksi / Politik

Rabu, 11 Maret 2020 - 23:27 WIB

Bawaslu Sumedang Hadiri Rapat Draft Perbawaslu RI

KOORDINATOR Divisi Penindakan Pelanggaran, Ade Sunarya perwakilan Bawaslu Kabupaten Sumedang di sela menghadiri Rapat Pembahasan Draft Perbawaslu Mengenai Pengawasan Pelaksanaan Putusan/Keputusan, di Ruang Rapat Gedung Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Jalan M.H.Thamrin No. 14 Kota Jakarta Pusat, Rabu, 11 Maret 2020.

WHATSAPP IMAGE 2020-03-11 AT 19.17.22: KOORDINATOR Divisi Penindakan Pelanggaran, Ade Sunarya perwakilan Bawaslu Kabupaten Sumedang di sela menghadiri Rapat Pembahasan Draft Perbawaslu Mengenai Pengawasan Pelaksanaan Putusan/Keputusan, di Ruang Rapat Gedung Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Jalan M.H.Thamrin No. 14 Kota Jakarta Pusat, Rabu, 11 Maret 2020.


SUMEDANG.ONLINE, JAKARTA (11/3/2020) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumedang diwakili Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Ade Sunarya, menghadiri Rapat Pembahasan Draft Perbawaslu Mengenai Pengawasan Pelaksanaan Putusan/Keputusan, di Ruang Rapat Gedung Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Jalan M.H.Thamrin No. 14 Kota Jakarta Pusat, Rabu, 11 Maret 2020.

“Yang terundang dalam pembahasan itu yakni dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten Karimun, Bawaslu Kabupaten Sumedang, dan Bawaslu Kabupaten Tolikara,” ujar Ade dalam siaran persnya.

Baca Juga  Sanusi Mawi Bertekad Jadi Penerus Perjuangan HES

Dikatakan dia, pembahasan itu menindaklanjuti ketentuan Pasal 93 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan Bawaslu bertugas mengawasi putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Baca Juga  Ini tiga poin permasalahan dampak sosial Jatigede menurut Kang TB Hasanuddin

“Draft Perbawaslu ini objeknya ada lima (5) yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan: 1) putusan DKPP; 2) putusan pengadilan; 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia,” lanjut siaran pers tersebut. *IWAN RAHMAT*

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

JATINANGOR

Tim SAR evakuasi 135 KK korban banjir Cimanggung

Pilihan Redaksi

Lima Cagub Perseorangan Hadiri Sosialisasi Silon

Pilihan Redaksi

PMI Jabar Lantik 15 Pengurus Sumedang

Pilihan Redaksi

Hadeeqa Musik Hadir di Gurawil Café
Menunggu adiknya yang masih balita.

Pilihan Redaksi

Ibu yang tinggalkan anaknya sudah kembali

Pilihan Redaksi

Bupati Subang Ingatkan Tujuh Skala Prioritas RPJMD 2021

Advertorial

Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca

Politik

Ek-I Lolos Ke Verifikasi Faktual