Home / Nasional

Minggu, 18 Juli 2021 - 19:25 WIB

Penertiban PPKM, Mendagri Perintahkan Satpol PP Utamakan Profesional, Humanis

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

INSTAGRAM KEMENDAGRI MENDAGRI: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian


SUMEDANGONLINE, JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian secara khusus dalam Surat Edaran (SE) tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Percepatan Pemberian Vaksin bagi Masyarakat. Memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM.

Surat edaran bernomor 440/3929/SJ tanggal 18 Juli 2021 yang ditangdatangani Mendagri Tito ini ditujukan kepada kepala daerah yakni Gubernur, Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia.

“Dalam rangka mendukung pelaksanaan PPKM demi mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan tetap mengedepankan kesehatan/keselamatan rakyat dan percepatan pemberian vaksin,” demikian seperti dikutip dari SE tersebut, Minggu (18/7/2021).

Berikut enam arahan Mendagri Tito Karnavian untuk para kepala daerah:

1. Mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektivitasnya menekan penularan kasus COVID-19.

Baca Juga  Angka Pelanggaran di Masa PPKM Darurat Masih Tinggi Jumlah Denda Administratif Terkumpul Rp29,6 Juta

2. Memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan:
a. Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM;
b. Penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum; dan
c. Dalam pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur Forkopimda lain yang terkait.

3. Membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi COVID-19 dan dampak pelaksanaan PPKM, antara lain dengan cara memberikan masker, hand sanitizer, bantuan sembako dan suplemen/makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan daerah.

Baca Juga  Geopark Ciletuh Resmi Memenuhi Kriteria Sebagai Taman Bumi Dunia

4. Melaksanakan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat dengan cara:
a. Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin; dan
b. Memerintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk tidak menyimpan/menimbun stock vaksin dan segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas.

5. Melakukan sosialisasi penerapan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas) secara masif kepada masyarakat dan mendistribusikan masker kepada masyarakat luas dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

6. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini kepada Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. ***

Sumber Berita: PMJNEWS

Share :

Baca Juga

Nasional

Pelatihan Kawah Candradimuka Kader Pemimpin Muda Berkarakter, Menpora Tekankan Ancaman Narkoba

Nasional

Jabar Dirikan Posko Gempa Aceh di Pidie Jaya

Nasional

Gerharana Bulan, Gubernur Jabar Sebut Sebagai Media Pembelajaran

Nasional

Banyak SK Palsu Pengangkatan CPNS Beredar, Karo Humas BKN Minta Masyarakat Waspada

Nasional

Mahasiswa Sebut Pemerintahan Jokowi Sengsarakan Rakyat
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik 15 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (12/6/2020).

Nasional

Gubernur Jabar Lantik 15 Pimpinan Tinggi Pratama, Berpesan Fokus Pengendalian COVID-19
Kapolres Jakbar beri keterangan terkait kasus penimbunan obat Covid di Kalideres.

Nasional

Kasus Dugaan Penimbunan Obat Covid-19, Polisi Periksa 21 Saksi
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri acara "Soft Launching dan Pengoperasian Perdana Pelabuhan Internasional Patimban" di Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Minggu (20/12/2020).

Nasional

Presiden RI Soft Launching Pelabuhan Internasional Patimban Subang