Home / Nasional

Minggu, 18 Juli 2021 - 19:25 WIB

Penertiban PPKM, Mendagri Perintahkan Satpol PP Utamakan Profesional, Humanis

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

INSTAGRAM KEMENDAGRI MENDAGRI: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian


SUMEDANGONLINE, JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian secara khusus dalam Surat Edaran (SE) tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Percepatan Pemberian Vaksin bagi Masyarakat. Memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM.

Surat edaran bernomor 440/3929/SJ tanggal 18 Juli 2021 yang ditangdatangani Mendagri Tito ini ditujukan kepada kepala daerah yakni Gubernur, Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia.

“Dalam rangka mendukung pelaksanaan PPKM demi mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan tetap mengedepankan kesehatan/keselamatan rakyat dan percepatan pemberian vaksin,” demikian seperti dikutip dari SE tersebut, Minggu (18/7/2021).

Berikut enam arahan Mendagri Tito Karnavian untuk para kepala daerah:

1. Mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektivitasnya menekan penularan kasus COVID-19.

Baca Juga  893 Titik KJA di Jatigede Ditertibkan, Satpol PP Pastikan Tak Ada Pertentangan Antara Perda dan PP

2. Memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan:
a. Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM;
b. Penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum; dan
c. Dalam pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur Forkopimda lain yang terkait.

3. Membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi COVID-19 dan dampak pelaksanaan PPKM, antara lain dengan cara memberikan masker, hand sanitizer, bantuan sembako dan suplemen/makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan daerah.

Baca Juga  Jabar Targetkan 300 ribu Pengetesan COVID-19

4. Melaksanakan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat dengan cara:
a. Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin; dan
b. Memerintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk tidak menyimpan/menimbun stock vaksin dan segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas.

5. Melakukan sosialisasi penerapan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas) secara masif kepada masyarakat dan mendistribusikan masker kepada masyarakat luas dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

6. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini kepada Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. ***

Sumber Berita: PMJNEWS

Share :

Baca Juga

Nasional

1.066 Peserta Ikuti Seleksi Penerimaan Dasar CPNS Kemenpora

Nasional

Innalillahi Ibunda Syaikhu Wafat di Usia 82 Tahun

Nasional

Pendaftaran Sekolah Ikatan Dinas Hampir Tutup, Jangan Lakukan Kesalahan

Nasional

Maruarar Sirait Tak Masuk Pengurus DPP PDIP, Sabam: Itu Hal Biasa

Nasional

Ini masalah yang kerap terjadi pasca penerapan e-Tol
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menerima dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan Kepemudaan Jabar di ajang KNPI Awards 2020 melalui telekonferensi dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (28/12/20) malam

Nasional

KNPI Nobatkan Ridwan Kamil Bapak Pembangunan Kepemudaan Jabar

Nasional

Sule: Selamat Jalan Sahabat

Nasional

Waspada, sejumlah wilayah di Jawa Barat rawan banjir dan longsor