20 Okt 2023 11:30 WIB | PENULIS: Fitriyani Gunawan | EDITOR: IGUN GUNAWAN
Ilustrasi
internet/SUMEDANG ONLINE
Ilustrasi

SUMEDANG – Muncul wacana di lingkup pegawai di Pemerintahan Kabupaten Sumedang berkait dengan rencananya adanya pemangkasan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 40%.

Informasi diperoleh pembayaran TPP bulan September akan dibayarkan pada Oktober 2023, namun sebelum hal itu terealisasi berhembus wacana jika pembayaran TPP tidak akan full dan hanya dibayarkan sebesar 60%.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berencana akan memangkas anggaran kepada pegawainya yakni berupa (TPP) Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 40 %. Sehingga nantinya akan dibayarkan sebesar 60 % tidak full 100 %. Entah kenapa Pemda Sumedang pembayaran TPP rencananya dibayarkan tidak akan full, padahal itu hak individu atau uangnya tidak ada sampai-sampai harus berimbas ke TPP,” ujar salashatu sumber di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang identitasnya minta tidak dipublish.

Dikatakan dia, TPP merupakan penghasilan yang diberikan secara bulanan pada pegawai ASN di luar gaji/upah, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional tertentu dan tunjangan jabatan fungsional umum berdasarkan bobot jabatan, penilaian kinerja dan kedisiplinan.

Dikonfirmasi secara terpisah Penjabat Sekda Sumedang, Tuti Ruswati, memastikan jika wacana pemangkasan tersebut belum ada.

“Belum, belum kita masih mengkaji yach dari sisi liquidas kas. Tapi Insya Allah lah bisa (100%). Jadi itu belum ada keputusan ditunda dan sebagainya, belum,” ujar Tuti.

Disinggung apakah TPP Bulan September ini akan dibayarkan 60%, menurutnya hal itu pun belum ada kebijakan ke arah itu.

“Mudah-mudahan dibayarkan 100%, terus kita kaji dari hari ke hari jadi belum ada kebjikan seperti itu,” tandasnya.

Hal senada dikatakan Kusman selaku Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten (BKAD) Kabupaten Sumedang, dia pun mengatakan masih melakukan pengkajian.

“Kita dijajaran teknis masih dikaji, nanti juga akan disampaikan ke pimpinan yang akan memutuskannya bisa berbentuk nota dinas dan pertemuan. Untuk lebih detailnya bisa dijelaskan oleh Kabid Perbendaharaan Bu Yayah,” imbuhnya.

Yayah Rokayah selaku Kabid perbendaharaan BKAD Kabupaten Sumedang mengatakan kebutuhan untuk pembayaran TPP ASN dan P3K perbulan sebesar Rp15 Miliar lebih.

“Pokonya untuk 3 bulan terhitung bulan Oktober, November dan Desember 2023 itu sebesar Rp50 miliar setelah kita hitung berdasarkan standar dan mungkin realisasinya akan berkurang kan ada absensi, ada LKH. Jadi ini berdasarkan besaran sesuai dengan Kepbup tentang besaran kebutuhan TPP untuk 3 bulan itu Rp50 miliar kurang lebih. Berarti kurang lebih dibulatkan Rp50 miliar, kenapa Rp50miliar karena ternyata Disdik mah baru mengajukan sampai bulan Juli. Karena Disdik mah untuk guru kan kecil cuman Rp250 ribu perbulan biar terasa gede nerimanya. Jadi mengajukannya suka 3 bulan sekali sehingga nu rata-rata harusna 15 miliar perbulan 45 miliar karena Disdik mah belum nyerap 5 bulanan deui yang lain mah 3 bulan deui belum terserap kecuali Dinas pendidikan jadi kebutuhannya 50 miliar untuk 3 bulan kedepan oktober, november dan desember,” beber Yayah.

Yayah pun memastikan anggaran untuk TPP memang ada.

“Uang daerah itu ada, bukan gak ada. Tapi kan, untuk saat ini sudah memilah kebanyakan dana dana untuk spesifik seperti DAK, Banprov, DAUSG. Kalau menjelang akhir tahun ini rata-rata mau selesai. Kalau kita pakai dulu kumaha mun itu nagih. Jadi itu mah dapatnya dari pendapatan asli daerah. Sementara pendapatan asli daerah sekarang kan realisasinya kurang. Jadi saya khawatir, ini mah strategi, ngatur strategis liquidas biar itu ke bayar ieu ke bayar. Saya tidak bisa mengganggu uang yang dana spesifik bisi esok lusa nagih ternyata misalkan ku urang dipakai nya, kumaha ga ada penggantinya, kumaha itu. Uang kita itu banyak. Jadi kita ngeluarkan sesuai dana sumbernya aja mencairkan itu,” ungkapnya.

Wacana pemotongan 40 persen pun sebut dia sejauh ini masih dalam tahap pertimbangan.

“Khusus untuk TPP masih dalam pertimbangan bilih aya pihak ketiga nu nagih bisa berbagi. Jadi apakah 60, 40 ini akan dibayar secara bertahap atau sekaligus kita masih memperhitungkan liquidas kas supaya semua tagihan bisa ke bayar. Mudah-mudahan dari PAD nya masuk kita berharap terealisasi sesuai target yang sudah ditetapkan tapi ayena waktunya tinggal 3 bulan lagi. Itu hanya pengendalian liquidas kas Masih dipertimbangkan apakah akan bertahap atau sekaligus dibayarkan 100 % atau 60, 40 kita liat aja dulu liquidas kas nya,” pungkasnya. ***

Install SUMEDANGONLINE MOBILE
| Advertorial