KPU Sumedang Sampaikan Aturan Kampanye di Media Massa

Iyan Sopian selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan pada KPU Sumedang
Igun Gunawan/SUMEDANGONLINE
Iyan Sopian selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan pada KPU Sumedang

SUMEDANG – Mulai 21 Januari 2024 partai politik peserta Pemilu 2024 akan memulai kampanye rapat umum dan iklan di media massa.

Berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023, menurut Iyan Sopian selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan pada KPU Sumedang ada beberapa aturan yang harus dipatuhi partai politik.

“Untuk iklan di media massa ini waktunya dari tanggal 21 Januari 2024 sampai 10 Februari 2004, jadi 21 hari lamanya untuk iklan kampanye. Dan untuk iklan kampanye ini, setiap medianya ada aturannya,” ujar Iyan Sopian.

Berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif sebanyak:
a. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap Hari untuk iklan di televisi; dan
b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap Hari untuk iklan di radio.

Baca Juga  Mahasiswa Unpad Ciptakan Sensor Keracunan pada Ikan

Selanjutnya, batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak:
a. 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media massa cetak setiap Hari untuk iklan di media massa cetak;
b. 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring setiap Hari untuk iklan di Media Daring; dan
c. 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Media Sosial setiap Hari untuk iklan di Media Sosial.

Baca Juga  SIM Palsu, Kasat Lantas Minta Warga Ikut Prosuder

Selain itu disebutkan pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sepenuhnya oleh media massa cetak dan Media
Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran.

Materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Baca Juga  Kapolda Jabar Gelar Silaturahmi dengan Tokoh Agama

Materi iklan Kampanye Pemilu wajib mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembuatan materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.

KPU dapat memfasilitasi penayangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dalam bentuk iklan komersial atau iklan layanan masyarakat pada media massa cetak, media massa elektronik, dan/atau Media Daring. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ingin menerima update terbaru dari SUMEDANGONLINE OK TIDAK