Sumedang, 29 Oktober 2024 – Pemerintah Daerah Sumedang menerima dorongan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat untuk segera menyelesaikan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Dorongan ini disampaikan melalui kegiatan Diseminasi GDPK yang dilaksanakan di Aula Kafe Putri Kutamaya, Kecamatan Sumedang Utara.
Dalam acara tersebut, para pemangku kepentingan dari berbagai sektor turut berpartisipasi dalam diskusi terkait isu-isu utama yang berfokus pada pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia, serta tantangan di bidang kesejahteraan sosial dan lingkungan.
Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Jawa Barat, Mia Wahdini, menekankan bahwa penyusunan GDPK menjadi penting seiring dengan transisi kepemimpinan daerah yang akan datang.
Mia menambahkan, “Periode ini sangat penting, kepala daerah berikutnya harus memiliki arah pembangunan yang jelas, terutama terkait kebijakan kependudukan yang telah diatur dalam PP No. 153 Tahun 2014.”
Di sisi lain, Mety Supriyati sebagai fasilitator Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang (DPPKBP3) menjelaskan lima pilar utama GDPK yang harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Pilar-pilar tersebut termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas penduduk, persebaran dan mobilisasi penduduk, serta penataan administrasi kependudukan.
Fokus yang menjadi perhatian utama adalah penurunan prevalensi stunting, di mana data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan angka stunting di Sumedang saat ini mencapai 14,4%. Target penurunan stunting menjadi prioritas pada tahun 2024, dan GDPK diharapkan menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam menyelaraskan program penanganan stunting, agar capaian kesehatan masyarakat di Sumedang bisa semakin baik. ***
