Teheran – Ketika Israel terus menggempur situs-situs nuklir Iran yang berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), kecaman terhadap standar ganda dalam rezim non-proliferasi nuklir dunia semakin keras terdengar. Iran menuding IAEA bersikap bias dan turut terlibat secara tidak langsung, sementara Israel — yang dikenal sebagai kekuatan nuklir de facto — tetap berada di luar kewajiban traktat internasional, seperti Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi menanggapi tuduhan tersebut dan memperingatkan bahwa kegagalan diplomasi dapat memicu perlombaan senjata nuklir yang membahayakan keamanan global.
“Kita menghadapi momen yang sangat genting,” ujar Grossi. “Jika upaya diplomasi gagal, risiko keruntuhan total rezim non-proliferasi bukanlah hal yang tidak mungkin.”
Grossi membela badan yang dipimpinnya dari tuduhan Iran yang menyebut IAEA telah menjadi “alat politik” negara-negara Barat dan bersikap diam terhadap pelanggaran terang-terangan Israel. Ia menyatakan bahwa IAEA bekerja berdasarkan mandat teknis, bukan politik, dan tidak memiliki yurisdiksi atas negara-negara yang bukan anggota NPT, seperti Israel.
“Mandat kami terbatas pada negara-negara yang menandatangani dan terikat dengan perjanjian pengamanan. Fakta bahwa Israel tidak menjadi pihak dalam NPT adalah kenyataan hukum yang membatasi intervensi kami,” jelasnya.
Iran sebelumnya menyatakan bahwa situs-situs seperti Arak, Natanz, dan Fordow — yang berada di bawah inspeksi langsung IAEA — telah menjadi target serangan udara Israel. Mereka menuduh bahwa kegagalan IAEA dalam mengecam serangan ini membuat badan tersebut turut bertanggung jawab secara moral dan hukum atas dampaknya terhadap keamanan dan keselamatan warga sipil serta ilmuwan nuklir Iran.
Grossi menolak anggapan bahwa IAEA telah gagal dalam tugasnya. Namun, ia juga mengakui adanya tekanan politik dan keterbatasan institusional dalam menangani kasus negara-negara non-anggota atau agresi lintas batas.
“Ketika fasilitas nuklir yang berada di bawah pengawasan internasional menjadi sasaran militer, kita memasuki wilayah yang sangat berbahaya dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sistem pengawasan nuklir global,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tindakan semacam itu dapat merusak kepercayaan negara-negara lain terhadap sistem perlindungan internasional dan bisa mendorong negara-negara untuk menarik diri dari kesepakatan internasional.
Ditanya soal risiko perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah, Grossi menyatakan bahwa ketegangan saat ini memang berpotensi mendorong negara-negara kawasan untuk mempertimbangkan opsi nuklir, terutama jika mereka merasa tidak ada keadilan atau konsistensi dalam penerapan aturan global.
“Satu kegagalan diplomatik dapat menjadi pemicu berantai yang sangat berbahaya. Kita harus waspada,” tegasnya.
Saat dunia menyaksikan eskalasi konflik antara Israel dan Iran, pertanyaan besar terus menggantung: Apakah rezim non-proliferasi global tengah runtuh? Dan jika ya, siapa yang akan bertanggung jawab? ***
