SUMEDANG – Bupati Sumedang, Dr. H. Dony Ahmad Munir secara resmi membuka Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Pelatihan Berdasarkan Unit Kerja Kompetensi (DBHCT) Tahap III Tahun 2025. Acara pembukaan berlangsung di Aula Tampomas, Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Rabu (23/7/2025).
Program yang digagas oleh UPTD Balai Pelatihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumedang ini dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Asisten Daerah Pemkesra, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, serta Kepala Dinas UMKPP.
Adapun pelatihan yang diselenggarakan meliputi berbagai bidang keahlian strategis, seperti Practical Office di SMK Ma’arif 2 Sumedang, pembuatan roti dan kue di Kecamatan Wado dan Cimanggung, servis sepeda motor di SMK Ma’arif 2, serta pengelolaan ternak domba di Sumedang Selatan.
Kepala Disnakertrans Sumedang, H. Taufik Hidayat menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal. “Harapan Pak Bupati, para peserta pelatihan nantinya bisa langsung terhubung dengan perusahaan-perusahaan, khususnya di bidang roti dan kue, sehingga mereka bisa segera terserap di dunia kerja,” ujarnya.
Taufik juga menyoroti keberhasilan Sumedang dalam menurunkan angka pengangguran secara signifikan pada tahun 2025 ini, yang bahkan berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Ia berharap program pelatihan serupa dapat terus dikembangkan, baik di desa-desa, pusat pemerintahan, maupun di kantor BLK.
Sementara itu, Bupati Dony Ahmad Munir menegaskan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi fokus utama pemerintah daerah. “Pelatihan ini mencakup bidang komputer, otomotif, peternakan, dan pembuatan roti serta kue. Semuanya ditujukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat agar siap memasuki dunia kerja,” tuturnya.
Dengan adanya program pelatihan DBHCT ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang terus menunjukkan komitmennya dalam membangun SDM unggul, meningkatkan produktivitas kerja, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (**)
