SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang akan membentuk lembaga aduan untuk menampung laporan dari guru maupun siswa terkait kualitas dan kuantitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi (Rakor) MBG yang digelar Pemprov Jawa Barat bersama seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat di Bale Pakuan, Bogor, Senin (29/9/2025).
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan bahwa lembaga aduan tersebut akan berada di bawah koordinasi bupati. “Salah satu hasil Rakor MBG, kabupaten/kota diwajibkan membentuk lembaga aduan di bawah koordinasi bupati/walikota,” kata Dony.
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
Satgas Monitoring MBG
Dalam kesempatan itu, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Barat akan segera membentuk Satgas Evaluasi dan Monitoring MBG.
“Sambil menunggu terbitnya Perpres, Pemprov Jawa Barat akan segera membentuk Satgas Evaluasi dan Monitoring MBG,” kata Dedi.
Satgas ini nantinya akan memantau seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari penyediaan bahan baku, proses memasak, distribusi, hingga pemeriksaan kualitas makanan.
“Kami ingin memastikan siswa menerima makanan sesuai alokasi Rp10 ribu per porsi. Tidak boleh dikurangi, karena keuntungan penyedia sudah dihitung Rp2 ribu per porsi. Jika berkurang, ada tiga konsekuensi: sanksi administratif, penghentian kemitraan, dan potensi pidana korupsi,” tegasnya.
Stimulus Ekonomi Daerah
Selain untuk pemenuhan gizi anak, Dedi menyebut Program MBG juga dirancang sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi daerah. Ia bahkan mengusulkan agar sekolah dengan jumlah siswa di atas 1.000 orang memiliki dapur sendiri yang dikelola secara gotong royong dengan melibatkan orang tua siswa.
“Rekrutmen tenaga kerja diutamakan dari wilayah setempat. Seluruh pasokan bahan pangan akan tercatat dalam data statistik Bappeda. Dengan demikian, sirkulasi ekonomi dari MBG bisa terukur sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Menurut Dedi, kehadiran program MBG juga penting untuk mengisi ruang fiskal daerah yang tengah tertekan akibat berkurangnya dana transfer dari pusat. “Melalui MBG, ada sirkulasi ekonomi baru. Mulai dari tenaga kerja lokal, pasokan bahan pangan, hingga perputaran APBN di daerah. Jadi, program ini tidak hanya soal gizi anak, tapi juga stimulus pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Dukungan Pemerintah Pusat
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menyukseskan MBG di Jawa Barat.
Menurut Dadan, BGN telah menyiapkan alokasi anggaran lebih dari Rp57 triliun pada tahun 2026 untuk mendukung pelaksanaan MBG di Jawa Barat. Dana tersebut akan langsung berdampak ke daerah.
“Kami bersepakat agar program ini bisa dilaksanakan bersama-sama. BGN akan mengirim uang tahun depan ke Jawa Barat lebih Rp57 triliun, dianggap sebagai bagian dari pendapatan daerah. Uang ini tidak dikelola pemda, tapi manfaatnya dirasakan penuh oleh pemda dan masyarakat,” pungkasnya.***
