Sumedang — Dony Ahmad Munir memberikan sambutan sekaligus pengarahan pada kegiatan penutupan Bhakti Karya Praja (BKP) Angkatan XXXIII dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang berlangsung di Aula Tampomas PPS, Jumat (06/03/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Rektor IPDN Halilul Khairi, jajaran pemerintah daerah, serta para praja IPDN yang telah melaksanakan program pengabdian masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Sumedang.
Dalam sambutannya, Halilul Khairi menjelaskan bahwa Bhakti Karya Praja memiliki dua tujuan utama. Pertama, sebagai sarana pembelajaran bagi para praja untuk mempraktikkan langsung penyelenggaraan pemerintahan di tengah masyarakat.
“Tujuan pertama adalah melatih dan mengajarkan para praja bagaimana praktik pemerintahan di lapangan. Kegiatan ini kadang bersifat tematik dan kadang juga bersifat umum. Pada tahun 2026 ini kegiatan dibagi menjadi dua lokasi, yakni di Aceh Tamiang yang bersifat lebih umum, serta di Kabupaten Sumedang yang lebih spesifik dengan fokus pada program Desa Cantik dan pengelolaan sampah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kedua kegiatan tersebut memberikan pemahaman, pengetahuan, serta kesadaran kepada para praja bahwa pemerintah harus mampu melayani berbagai sektor guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Selain sebagai sarana pembelajaran, tujuan kedua dari Bhakti Karya Praja adalah membantu masyarakat secara langsung. Melalui kegiatan ini para praja dapat belajar dan menambah pengalaman dengan terjun langsung ke masyarakat, sementara masyarakat juga memperoleh manfaat dari program pengabdian tersebut.
“Tahun ini para praja membantu Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam memperbarui data Desa Cantik serta melakukan sosialisasi pengelolaan sampah desa. Sementara di Aceh Tamiang, para praja turut membantu masyarakat yang terdampak banjir dengan membersihkan lumpur dari rumah-rumah warga,” jelasnya.
Halilul Khairi juga menyoroti pentingnya data yang akurat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah data pemerintah yang tidak selalu diperbarui dan kadang tidak berasal dari kondisi aktual di lapangan.
“Masalah utama dalam pemerintahan kita adalah data yang sering tidak diperbarui. Bahkan terkadang data hanya disusun di atas meja, bukan berasal dari kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu kegiatan pendataan yang dilakukan para praja sangat penting,” katanya.
Sementara itu, Dony Ahmad Munir menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada IPDN serta para praja yang telah melaksanakan Bhakti Karya Praja di Kabupaten Sumedang.
“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IPDN serta adik-adik praja yang telah melaksanakan kegiatan Bhakti Karya Praja di Kabupaten Sumedang. Ini adalah kegiatan yang sangat bermakna, bermanfaat, dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai kegiatan pendataan yang dilakukan para praja memberikan dampak besar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan.
“Ketika data disatukan dengan baik dan valid, data tersebut menjadi referensi bagi kami dalam mengambil kebijakan. Dari data itu kemudian kami menyusun berbagai program kegiatan yang tepat sasaran bagi masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, data yang akurat dapat mendorong berbagai perubahan positif, seperti peningkatan kualitas rumah menjadi lebih layak huni, perbaikan layanan pendidikan, hingga membuka peluang kerja bagi masyarakat.
“Apa yang dilakukan adik-adik praja bukanlah hal kecil. Ini adalah pekerjaan besar yang berdampak. Ketika dari data yang kalian kumpulkan lahir program yang membantu masyarakat, maka di dalamnya ada jejak kebaikan dari para praja,” kata Dony.
Bupati juga menegaskan bahwa kontribusi para praja dalam kegiatan pendataan tersebut akan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kegiatan Bhakti Karya Praja IPDN Angkatan XXXIII di Kabupaten Sumedang sendiri berlangsung sejak Februari hingga Maret 2026 dengan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat serta pendampingan program pemerintah di tingkat desa.***
