SumedangOnline - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mencari alternatif pinjaman lain, mengingat rencana pinjaman dari China untuk pengerjaan tol Cisumdawu masih mangkrak. Wakil Ketua komisi V DPR Yoseph Umar Hadi mengatakan jika pinjaman Tiongkok itu dianggap terlalu memberatkan dan syaratnya sulit dipenuhi, Kementerian PU harus segera mengambil langkah-langkah agar pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu)Cisumdawu yang terhenti bisa segera diselesaikan. Menurut dia pembangunan tol Cisumdawu ini sudah bisa dikerjakan fisiknya, karena proyek tol Cisumdawu ini keberadaannya sangat penting untuk mendukung pembangunan Bandara Kertajati di kabupaten Majalengka, Jawa Barat. "Dari hasil kunjungan kami kelapangan proyek ini terkesan tidak serius untuk digarap, karena itu pemerintah harus ada ketegasan juga terhadap Tiongkok soal bantuan, kalau memang memberatkan dan syaratnya sulit dipenuhi, kenapa harus dipaksakan," katanya, hari ini. Dia menuturkan, jika keputusan mengenai pinjaman (loan) dari pemerintah Tiongkok untuk sejumlah proyek infrastruktur tersebut macet, Kementerian PU bisa menggunakan dana APBN untuk pembangunan tol Cisumdawu. Sebelumnya, Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, sebanyak empat proyek infrastruktur di PU akan didanai oleh China, keempat proyek tersebut antara lain jalan tol Medan Kualanamu, Jembatan Tayan di Kalimatan Barat, Tol Cisumdawu (Cileunyi, Sumedang, Dawuan), dan Jembatan Teluk Kendari. Total pinjaman senilai US$800 juta tersebut merupakan pinjaman bunga rendah dan bersifat mengikat (tied loan). Djoko menuturkan dana loan dari Tiongkok tersebut belum ada kesepahaman, sehingga belum ditandatangani kontraknya, sehingga sejumlah proyek pembangunan infrastruktur akan dibiayai kembali lewat APBN. "Tol Cisumdawu itu memang belum ada kesepakatan, sehingga kontraknya belum kita tandatangani, karena itu rencananya kami akan menggunakan APBN murni untuk membangunnya,” ujarnya. Jalan tol Cisumdawu sepanjang 58 km membutuhkan dana investasi Rp4,3 triliun. Rencananya dari dana tersebut Rp3,9 triliun akan dibiayai oleh loan Tiongkok dan sisanya adalah APBN dan juga APBD, terutama masalah anggaran pembebasan lahan. (gak/web.bisnis.com)/SUMEDANG ONLINE

DPR desak alternatif pinjaman proyek Cisumdawu

SumedangOnline – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mencari alternatif pinjaman lain, mengingat rencana pinjaman dari China untuk pengerjaan tol Cisumdawu masih mangkrak.

Wakil Ketua komisi V DPR Yoseph Umar Hadi mengatakan jika pinjaman Tiongkok itu dianggap terlalu memberatkan dan syaratnya sulit dipenuhi, Kementerian PU harus segera mengambil langkah-langkah agar pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu)Cisumdawu yang terhenti bisa segera diselesaikan.

Menurut dia pembangunan tol Cisumdawu ini sudah bisa dikerjakan fisiknya, karena proyek tol Cisumdawu ini keberadaannya sangat penting untuk mendukung pembangunan Bandara Kertajati di kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

“Dari hasil kunjungan kami kelapangan proyek ini terkesan tidak serius untuk digarap, karena itu pemerintah harus ada ketegasan juga terhadap Tiongkok soal bantuan, kalau memang memberatkan dan syaratnya sulit dipenuhi, kenapa harus dipaksakan,” katanya, hari ini.

Dia menuturkan, jika keputusan mengenai pinjaman (loan) dari pemerintah Tiongkok untuk sejumlah proyek infrastruktur tersebut macet, Kementerian PU bisa menggunakan dana APBN untuk pembangunan tol Cisumdawu.

Sebelumnya, Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, sebanyak empat proyek infrastruktur di PU akan didanai oleh China, keempat proyek tersebut antara lain jalan tol Medan Kualanamu, Jembatan Tayan di Kalimatan Barat, Tol Cisumdawu (Cileunyi, Sumedang, Dawuan), dan Jembatan Teluk Kendari.

Total pinjaman senilai US$800 juta tersebut merupakan pinjaman bunga rendah dan bersifat mengikat (tied loan). Djoko menuturkan dana loan dari Tiongkok tersebut belum ada kesepahaman, sehingga belum ditandatangani kontraknya, sehingga sejumlah proyek pembangunan infrastruktur akan dibiayai kembali lewat APBN.

“Tol Cisumdawu itu memang belum ada kesepakatan, sehingga kontraknya belum kita tandatangani, karena itu rencananya kami akan menggunakan APBN murni untuk membangunnya,” ujarnya.

Jalan tol Cisumdawu sepanjang 58 km membutuhkan dana investasi Rp4,3 triliun. Rencananya dari dana tersebut Rp3,9 triliun akan dibiayai oleh loan Tiongkok dan sisanya adalah APBN dan juga APBD, terutama masalah anggaran pembebasan lahan. (gak/web.bisnis.com)