Home / ARSIP

Rabu, 15 Desember 2010 - 20:42 WIB

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH SUMEDANG GELAR SOSIALISASI BPHTB



Sumedangonline,

Dengan digulirkannya isu penguatan otonomi daerah (otda) sebagaimana diamanatkan dalam UU no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU no.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat telah mendorong dan memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah, hal ini dipertegas dengan terbitnya UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Hal tersebut dikemukakan oleh sekretaris daerah Kabupaten Sumedang H. Atje Arifin Abdullah dalam sambutannya tertulis yang dibacakan oleh asisten administrasi setda sumedang Subagio pada acara sosialisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah  dan Bangunan (BPHTB) selasa 14/12 di Aula Pemda Sumedang.

Baca Juga  Rapat Pleno Karang Taruna Kabupaten Sumedang

Oleh karenanya, lanjut sekda, pemerintah kabupaten sumedang saat ini telah selesai membuat raperda tentang pajak dan retribusi daerah sebanyak empat buah, yaitu tentang retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perijinan tertertu, serta pajak daerah yang hingga kini masih dalam proses evaluasi ditingkat propinsi.

Dikatakannya dengan dilimpahkannya BPHTB ini, pemerintah daerah harus siap menerima konsekwensinya yang telah diatur dalam UU tersebut. “ untuk itulah, dimohon kepada para peserta sosialisasi agar dapat menyimak apa yang akan dikemukakan para penyaji sebagai bekal yang akan diaplikasikan diwilayahnya masing- masing.

Baca Juga  IGUN TEWAS TERSERET ARUS CIMANUK

Sementara itu kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten Sumedang H. Zaenal Alimin mengatakan bahwa pemerintah kabupaten sumedang kini tengah bersiap- siap untuk menerima kewenangan yang tersurat UU No.28 tahun 2009 tersebut, salah satunya dengan menyelenggarakan sosialisasi ini.

Lebih lanjut Zaenal, kepada para peserta sosialisasi diantaranya para camat, pejabat pembuat akta notaris serta para petugas kecamatan diharapakan bisa mengaplikasikan sebagai kewengan bidang perpajakan tersebut berikut aturannya. (wan)

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

ARSIP

Aksi Peduli Mahasiswa, Polisi untuk Merapi

ARSIP

Ali Sadikin, Pangeran Kornel Diusulkan Jadi Pahlawan

ARSIP

5 KAB DIPASTIKAN AKAN ADA PILKADA GABUNGAN

ARSIP

GEOGRAFIS DAN TOPOGRAFI SUMEDANG

ARSIP

SBY Hentikan Sambutan Saat Adzan

ARSIP

Bisnis WC Umum Siapa Yang Diuntungkan?

ARSIP

MCR NALUK di Nilai BKKBN Pusat

ARSIP

Edi Darnadi, Buka Musda III PAN SUMEDANG