Situraja – Aliansi Tadjimalela memiliki misi untuk menggabungkan masyarakat yang peduli terhadap keberlangsungan seni dan budaya di kabupaten Sumedang, hal tersebut disampaikan salahsatu seniman yang berada pada barisan Aliansi Tadjimalela yaitu Dedi Hernawan salah satu praktisi Seni dari Mandalaherang, Kecamatan Cimalaka.
Dedi mengatakan walaupun Aliansi Tadjimalela bukan organisasi masyarakat (ormas) atau lainnya, menurut ia ,ada keinginan untuk merevolusi kebudayaan Sumedang.
“Aliansi Tadjimalela ini dibentuk secara spontan sehingga mempunyai sifat ‘ada’ dan ‘tidak ada’ dan bukan merupakan organisasi formal semacam seniman, lsm atau ormas tetapi merupakan aliansi yang peduli terhadap kesenian di Sumedang,”ujar Dedi kepada sumedangonline di sanggar Sunda Mekar kemarin (6/1).
Dedi mengatakan ,Salah satu hal yang diharapkan Aliansi tersebut adanya reformasi dan transparansi pada tubuh Disbudparpora Kabupaten Sumedang, menurutnya di ketahui banyak hal yang harus di reformasi pada tubuh disbudparpora, ia mencohtohkan tidak sedikit pagawai Disbudpar menjadi nayaga, padahal menurut pemikiran ia, seharusnya (pegawai disbupar) menjadi aparatur yang mengabdikan dir i untuk masyarakat.
“Kami sangat paham bahwa orang – orang disbudparpora hampir seluruhnya berlatar belakang kesenian, tetapi seharusnya, ketika berada pada jam kantor, atribut seniman itu harus disimpan,” tambahnya, hal tersebut sesuai pernyataan draft aliansi tadimalela
Aliansi juga berencana menggodok suatu draft persetujuan dan pernyataan sikap semua seniman di Sumedang. Salah satu isinya menuntut membubarkan lingkung seni disbudpar, dan draft tersebut akan disampaikan ke Menteri Kebudayaan dan Pariwasata Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat, Kepala Disbudpar Jawa Barat, Bupati Sumedang, Ketua Tim Akselerasi SPBS Kab. Sumedang, Ketua DPRD Kab. Sumedang serta Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sumedang.
Hal tersebut tentu saja akan berdampak pada nasib para seniman dilapangan karena keberadaannya sudah secara otomatis tergantikan oleh aparatur yang menjadi nayaga.
Aliansi berharap Kepala Disbudparpora Kabupaten Sumedang untuk melakukan reformasi sistem di tubuh Disbudparpora Kabupaten Sumedang, khususnya terkait masalah seni dan budaya. Tuntutan mereka diantaranya Bubarkan Lingkung Seni Disbudpar dan kembalikan Disbudpar menjadi fasilitator, Jangan Mengangkat PNS Disbudpar yang tidak punya integritas dengan seniman Sumedang dan tidak mempunyai komitment untuk kemajuan Seni dan Budaya Kabupaten Sumedang, Bukalah Akses Seniman ke Disbudpar dan sebaliknya, Berdayakan Sanggar Seni di Kabupaten Sumedang, Bruk – brak masalah asset, keuangan dan pengelolaannya.
“Salahsatu hal yang melatar belakangi berdirinya Aliasiansi Tadjimalela tersebut karena tidak bruk-braknya masalah asset, keuangan dan pengelolaan disbudpar. Kemudianya adanya rumor mengenai kabar Disbudpar menjual Gamelan Multilaras ketika pentas di Batam, ini harus di klarifikasi oleh Disbudpar” pungkasnya. ( igun )