Kunker Ara, Warga Malah Curhat Gas Mahal
- Penulis: Fitriyani Gunawan
- Editor: Redaksi
- Terbit: Minggu, 9 Feb 2014 16:18 WIB
JATINANGOR-Sejumlah warga di Kecamatan Jatinangor mengeluh berbagai hal ke Anggota DPR-RI Komisi XI, Maruar Sirait, saat kunjungan kerja pribadi ke Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor. Sedikitnya pria yang kerap disapa Bang Ara itu, mendapat 12 pertanyaan berkait keluhan dari warga.
Salahsatunya, dari warga Cipacing yang berprofesi sebagai tukang ojeg, Ade Supian. Menurut Ade, dengan penghasilan sehari-hari sebesar Rp 30 ribu. Dirinya, merasa berat dengan harga gas yang sekarang terus melambung.
“Saya punya 4 anak dengan penghasilan rata-rata Rp 30 ribu, dengan harga gas yang saat ini terjadi tentu saya merasakan sangat berat. Harga gas sekarang bervariasi mulai dari Rp 18 ribu hingga 20 ribu, bahkan ada yang menjual sampai Rp 25 ribu. Yang membuat kami semakin terbebani, sudah harga LPG itu mahal, barangnya juga tidak ada. Saya mohon bang Ara, dapat memperjuangkan keluhan saya ini,” kata Ade Supian.
Lain lagi dengan pekerja di PT Kahatex, Aceng Syarif Hidayat, ia mempersoalkan berkait ketenagakerjaan terutama masalah yang menyangkut upah hidup layak. Ia, mempertanyakan sejauhmana keberpihakan DPR dalam menyikapi persoalan upah hidup layak tersebut, yang sudah menjadi persoalan berskala Nasional.
Selain itu, ia pun mengharapkan, berkaitan dengan persoalan pajak yang dibebankan ke karyawan. Aceng, yang mengharapkan besaran minimal upah yang terkena pajak dapat dirubah dari semula Rp 1,9 juta menjadi Rp 3juta.
Bustanul, warga Jatinangor lainnya, mempersoalkan berkait pemberlakuan BPJS. Ia menilai adanya BPJS justru, malah membebani masyarakat, terutama mereka yang di bawah garis kemiskinan.
“BPJS, saya kira itu membebani malah membebani masyarakat miskin. Untuk membayar premi perorang Rp 125 ribu, itu sangat merepotkan bagaimana kalau dalam keluarga ada dua atau tiga orang. Jangan kan untuk membayar premi, untuk kehidupan sehar-hari saja berat. Jadi saya minta Bang Ara, dapat mengusulkan untuk BPJS itu benar-benar gratis,” papar Bustanul.
Senada dikatakan Adang, warga Pasirnanjung, adanya BPJS memang cukup menyulitkan mereka, terutama berkait dengan fasilitas. Saat ini, sepengetahuannya BPJS hanya ada di Kota Sumedang, sementara di tingkat Kecamatan belum ada. Dengan hal itu, ongkos ke Kota malah jauh lebih mahal.
Warga lainnya, Sudrajat, mempertanyakan berkait dengan persoalan KTP dan Akta Kelahiran.
Menanggapi banyaknya pertanyaan dari warga Cipacing tersebut, Maruarar Sirait memberikan apresiasi yang luar biasa. Ia pun berjanji akan menyampaikan setiap keluhan yang disampaikan para penanya ke pihak-pihak terkait.
Bahkan untuk persoalan pajak, kata Ara, pihaknya sudah dan terus memperjuangkan agar benar-benar yang terkena pajak itu mereka-mereka yang barang mewah. Sementara untuk, masyarakat jika pun ada kecil, bahkan ia mengharapkan bisa tidak kena pajak, karena adanya subsidi silang.
“Saya benar-benar senang dengan diskusi saat ini, benar-benar sangat hidup. Jarang-jarang penanya sampai 12 orang. Saya sebagai anggota DPR yang melaksanakan tugas untuk mengambil aspirasi dari masyarakat,” Ara memberikan apresiasi.
Selain itu, Ara pun melakukan sosialisasi berkait dengan Undang-undang Desa. Menurut Ara, adanya Undang-undang Desa itu, sebagai wujud untuk membangun keadilan dan pemerataan. Apalagi, selama ini yang terjadi centralisasi di kota-kota besar, sehingga mau tidak mau masyarakat harus berurbanisasi ke kota.
Tak hanya itu sebut Ara dengan adanya bantuan dana yang nantinya akan dikucurkan oleh pemerintah ke desa diharapkan desa mampu mengelola keuangan desa. Ara tak berharap, ada kepala desa yang tersangkut masalah hukum karena adanya bantuan dari pemerintah. (ign)