SUMEDANG — Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Kesehatan terus berupaya menekan angka anak dengan status Zero Dose atau anak yang sama sekali belum pernah menerima imunisasi dasar. Upaya ini ditandai dengan pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi Imunisasi Nasional untuk Penurunan Angka Anak Zero Dose, yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, H. Dikdik Sadikin, di Hotel Hanjuang Hegar, Kecamatan Cimalaka, Senin (14/7/2025).
Dalam sambutannya mewakili Bupati Sumedang, H. Dikdik Sadikin menegaskan pentingnya imunisasi sebagai langkah preventif untuk melindungi anak-anak dari penyakit berbahaya yang dapat dicegah.
“Imunisasi merupakan intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian pada anak. Namun, masih ada ribuan anak di Sumedang yang belum mendapatkan imunisasi dasar,” ujarnya.
Meski cakupan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Sumedang pada 2024 telah melampaui 90 persen, hingga akhir Juni 2025 angka tersebut baru mencapai 42 persen, masih di bawah target semester pertama sebesar 50 persen. Sementara itu, jumlah anak Zero Dose masih tercatat sekitar 1.900 anak.
“Kondisi ini menunjukkan upaya kita masih belum maksimal. Kita butuh kerja keras dan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target nasional,” tambahnya.
Sebagai langkah percepatan, Kementerian Kesehatan RI melalui dukungan Program Health and Nutrition (PHLN) Gavi bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan, salah satunya Aisyiyah. Kabupaten Sumedang terpilih sebagai salah satu dari 32 kabupaten/kota di 10 provinsi di Indonesia yang dipercaya menjalankan program ini.
Program tersebut memiliki tiga fokus utama, yaitu:
Advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, seperti kegiatan hari ini.
Penggerakan masyarakat melalui peran tokoh agama, kader kesehatan, dan organisasi lokal.
Pelacakan sasaran dan pelaksanaan imunisasi kejar secara aktif dan berkelanjutan.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari perbedaan data sasaran antara pusat dan daerah, keterbatasan ketersediaan vaksin, hingga penolakan masyarakat akibat isu keagamaan, hoaks, atau kekhawatiran terhadap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tenaga kesehatan, tokoh agama, organisasi lokal, hingga tokoh masyarakat, untuk mendukung penuh program ini. Literasi tentang pentingnya imunisasi harus terus kita tingkatkan demi melindungi generasi masa depan,” seru H. Dikdik.
Selain fokus pada imunisasi, Dinas Kesehatan juga mendorong peningkatan cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) melalui komunitas. Hingga 12 Juli 2025, partisipasi masyarakat dalam PKG di Kabupaten Sumedang baru mencapai 6,6 persen.
“Melalui kemitraan dengan Aisyiyah, kami juga berharap kerja sama ini dapat diperluas ke layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Ini penting untuk deteksi dini berbagai penyakit yang mungkin muncul di masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan advokasi dan sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mempercepat penurunan angka Zero Dose dan memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat Sumedang. (**)
