SUMEDANG.ONLINE – Jakarta, Untuk mempercepat penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), PKH, BPNT dan rastra Agustus tuntas, Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional yang dilaksanakan Rabu, (8/8/2018), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, dengan menghadirkan para Bupati/Walikota yang didampingi para Kepala Dinas Sosial dari masing-masing daerah di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, tampak hadir Menteri Sosial Idrus Marham, perwakilan dari Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan Himbara dan perwakilan Perum Bulog.
Acara Rakornas sendiri dibuka oleh Deputi bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Sigit Priohutomo, yang dilanjutkan dengan memainkan angklung sebagai tanda dimulainya acara.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras saat menyampaikan laporannya mengatakan, tujuan dari rapat koordinasi saat itu adalah untuk percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga diharapkan angka kemiskinan bisa kembali menurun pada tahun 2018 saat ini.
“Tujuan rakor kali ini adalah untuk percepatan penyaluran PKH bantuan pangan bantuan secara tepat waktu tepat sasaran. Dengan rakor percepatan penyaluran Bansos PKH, BPNT dan rastra Agustus tuntas,” terangnya.
Masih menurut Hartono, turunnya angka kemiskinan itu tentunya tidak terlepas dari program-program sosial yang dilakukan oleh pemerintah, yang salah satunya adalah melalui bantuan sosial ini.
Sementara itu, Menteri Sosial, Idrus Marham dalam arahannya mengatakan, dirinya tidak ingin ada alasan apapun bantuan sosial (Bansos) terlambat didistribusikan kepada penerima manfaat.
Pernyataan Mensos tersebut diakuinya karena dulu masih terdapat di daerah yang menunda penyaluran Bansos karena kepentingan politik praktis seperti pemilihan kades, pemilihan Kepala Daerah dan lainnya.
“Sekarang saya tidak ingin ada alasan apapun, kalau ada masalah harus kita selesaikan. Jadi, Agustus tuntas mestinya tidak ada lagi alasan politik praktis,” kata Mensos.
Lebih lanjut dia mengatakan, kunci dari tuntasnya penyaluran Bansos bukan di pemerintah pusat, melainkan tergantung pada pemda, terutama Kadis Sosial.
“Menterinya di Jakarta berapi-api bicara, tetapi kalau Kadis, Bupati, Wali Kota tidak bergerak, maka itu (program) akan diam ditempat. Kendati demikian saya yakin saudara-saudara bergerak karena niat kita sama, yaitu guna mengentaskan kemiskinan,” paparnya.
Mensos Idrus Marham pun menyatakan apabila Agustus 2018 menjadi bulan tuntas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga dan beras sejahtera (Rastra) tahap ke delapan.
“Kita menjadikan Agustus bulan tuntas Bansos PKH tahap ketiga dan Rastra ke delapan. Kita menargetkan pada akhir Agustus 2018 penyaluran Bansos bisa mencapai 98-99%,” kata Mensos.
Plt. Kepala Dinas Sosial P3A Kab. Sumedang, H. Asep Tatang Sujana yang ditemui seusai mengikuti rakor saat itu mengatakan, kalau dirinya sangat mendukung kebijakan Pemerintah khususnya dalam percepatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), PKH, BPNT dan rastra Agustus tuntas termasuk yang dilaksanakan di wilayah pemkab Sumedang.
Menurutnya, ketepatan dalam data merupakan kunci sukses dalam hal penyaluran Bansos Agustus tuntas.
Dengan demikian, dirinya berharap Pemerintah segera melakukan verifikasi dan validasi dengan menggunakan metode Basis Data Terpadu, sehingga akan menghasilkan akurasi data penerima manfaat Bansos.
“Dengan melakukan verifikasi dan validasi menggunakan Basis Data Terpadu, diharapkan akan tepat sasaran, sehingga harapan Pemerintah guna mengentaskan kemiskinan akan terwujud seperti harapan kita bersama,” tukasnya. ***
