Home / Nasional

Kamis, 2 April 2020 - 16:48 WIB

Gubernur Jabar: Akan Periksa Kesehatan Pemudik dari Zona Merah COVID-19

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) terkait antisipasi mudik melalui video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (2/4/20).

GUBERNUR JAWA BARAT (JABAR) RIDWAN KAMIL MENGIKUTI RAPAT TERBATAS (RATAS) BERSAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (RI) JOKO WIDODO (JOKOWI) TERKAIT ANTISIPASI MUDIK MELALUI VIDEO CONFERENCE DI GEDUNG PAKUAN, KOTA BANDUNG, KAMIS (2/4/20). GUBERNUR JAWA BARAT (JABAR) RIDWAN KAMIL MENGIKUTI RAPAT TERBATAS (RATAS) BERSAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (RI) JOKO WIDODO (JOKOWI) TERKAIT ANTISIPASI MUDIK MELALUI VIDEO CONFERENCE DI GEDUNG PAKUAN, KOTA BANDUNG, KAMIS (2/4/20).: Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) terkait antisipasi mudik melalui video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (2/4/20).


SUMEDANG.ONLINE, KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyebutkan pihaknya akan memberlakukan prosedur tetap atau protap kesehatan di terminal, bandara, dan stasiun.

“Kepada mereka yang bepergian (mudik), maka kedatangan di terminal atau di point of entry akan dilakukan pengecekan. Dan mereka yang bergejala saat itu juga, dikedatangan, akan dilakukan rapid test oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat untuk dipisahkan dan memastikan orang yang datang adalah orang-orang yang sehat,” kata Ridwan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) terkait antisipasi mudik melalui video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (2/4/20).

Gubernur yang karib disapa Kang Emil itu pun menjelaskan, akan ada beberapa risiko bagi warga Jabar yang memaksakan diri untuk mudik. Seperti berstatus ODP (Orang Dalam Pemantauan) setibanya di kampung halaman dan diwajibkan untuk karantina mandiri selama 14 hari.

“Dan tentunya kepada mereka yang sudah keburu pergi dari Jakarta dan sekitarnya menuju kampung halaman, Anda punya risiko. Pertama, menjadi status ODP. Dengan status ODP, Anda wajib karantina diri selama 14 hari, dan jika ketahuan tidak melakukan tindakan karantina diri, maka polisi akan mengambil tindakan dengan pasal membuat sebuah potensi yang membahayakan kesehatan dan keselamatan warga,” jelasnya.

Selain itu, Kang Emil menyampaikan beberapa kasus penularan COVID-19 akibat mudik di sejumlah daerah di Jabar. ”Kita sudah mendengar berita, saya sampaikan bahwa satu lansia positif COVID-19 di Ciamis gara gara didatangi oleh anaknya dari Jakarta. Dan satu suami sekarang bersedih karena istrinya positif COVID-19, karena istrinya itu bekerja di Jakarta memaksakan mudik pulang ke Bandung,” ucapnya.

Baca Juga  Covid-19 Meningkat, 5 Robot AUMR Dikirim ke Wisma Atlet dan Surabaya

“Dua cerita ini adalah sebuah kekhawatiran yang nyata. Maka, sebaiknya tidak mudik, karena sudah dijamin oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Sayangi orang tua kita, sayangi keluarga kita dengan tidak melakukan mudik,” imbuhnya.

Maka itu, Kang Emil mengimbau warga Jabar yang berada di perantauan untuk tidak mudik. Selain itu, warga Jabar yang merantau di Jakarta, akan mendapatkan insentif dari Pemdaprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat.

“Kepada mereka yang tidak mudik jangan khawatir. Khususnya yang di Jakarta, karena hajat hidup akan ada insentif ekonomi dijamin oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial dalam bentuk anggaran tunai ataupun pangan,” ucapnya.

“Sehingga, kalau alasan mudik karena tidak punya uang di Jakarta, karena masalah COVID-19, itu sudah ditanggung dengan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan juga pemerintah pusat,” imbuhnya.

Sementara itu, Presiden RI dalam ratas tersebut menyampaikan beberapa opsi kebijakan yang bisa diambil kementerian atau pemerintah daerah. Hal tersebut sebagai bentuk antisipasi mudik di tengah pandemi COVID-19.

Baca Juga  Longsor, Tiga Rumah di Cikancung Sempat Terendam Banjir

“Saya melihat untuk mudik dalam rangka menenangkan masyarakat mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya, ini mungkin bisa dibicarakan. Kemudian yang kedua, memberikan fasilitas arus mudik bagi masyarakat pada hari pengganti tersebut. Kemudian bisa juga di kemudian hari (di hari libur pengganti) menggratiskan tempat-tempat wisata yang dimiliki daerah,” katanya.

“Saya kira kalau skenario ini dilakukan, kita bisa memberikan sedikit ketenangan kepada masyarakat,” tambahhya.

Selain itu, Presiden juga meminta penyaluran bantuan perlindungan sosial sebagai stimulus ekonomi untuk membantu warga yang bertahan khususnya yang ada di Jakarta. Hal itu sebagai langkah antisipasi agar masyarakat tidak mudik.

“Kemudian intervensi di tengah, yaitu pembatasan pergerakan orang, skenario jaga jarak yang aman sesuai dengan protokol kesehatan. Dan dengan kedisiplinan yang kuat, saya kira akan memberikan pengaruh besar terhadap jumlah yang positif COVID-19 ini,” ucapnya.

“Kemudian di hilir, pengawasan dan pengendalian di level daerah utamanya di level kelurahan dan desa, sekarang ini saya lihat sudah mulai digerakkan oleh daerah. Saya ingin mendorong agar ada partisipasi di tingkat komunitas, baik itu RT maupun RW, sehingga pemudik yang pulang dari Jabodetabek bisa diberlakukan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP), sehingga harus menjalankan isolasi mandiri,” imbuhnya. *HUMAS JABAR*

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Kapolres Jakpus Kombes Pol Hengki Haryadi berikan vaksinasi keliling ke rumah warga.

Nasional

Polres Jakpus Vaksinasi Door To Door ke Wilayah Zona Merah-Oranye
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Nasional

Penertiban PPKM, Mendagri Perintahkan Satpol PP Utamakan Profesional, Humanis

Nasional

Briptu Faizal wafat terpanggang

Nasional

WCI dan Ponpes Nurul Ikhsan Garut Gelar Khitanan Massal

Nasional

Bandara Intetnasional Jawa Barat diambil alih Pusat

Nasional

[LONGSOR PUNCAK] Polisi Berhasil Evakuasi 1 Orang Tertimbun Longor

Nasional

Kemendes PDTT Buka 2.000 Ha Lahan Transmigrasi di Soppeng
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Ridwan Kamil bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi dan Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto saat meninjau penerapan protokol kesehatan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sejumlah kerumunan dan destinasi wisata Kab. Bandung, Sabtu (20/6/2020)

Nasional

Ridwan Kamil Tinjau Penerapan Protokol AKB di Kabupaten Bandung