Menu

Mode Gelap

Nasional · 1 Apr 2020 23:59 WIB ·

Presiden Keluarkan PP Tentang Pembatasan Wilayah Berskala Besar

REPORTER: ADMIN | EDITOR: ADMIN

Presiden saat mengumumkan PP PSBB di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (31/3). (Sumber: Twitter @jokowi)

PRESIDEN SAAT MENGUMUMKAN PP PSBB DI ISTANA KEPRESIDENAN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, RABU (31/3). (SUMBER: TWITTER @JOKOWI) PRESIDEN SAAT MENGUMUMKAN PP PSBB DI ISTANA KEPRESIDENAN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, RABU (31/3). (SUMBER: TWITTER @JOKOWI): Presiden saat mengumumkan PP PSBB di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (31/3). (Sumber: Twitter @jokowi)

SUMEDANG.ONLINE, JAKARTA – Presiden Joko Widodo akhirnya menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditandatangani pada 31 Maret 2020.

Dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, dikeluarkannya PP tersebut karena Presiden mempertimbangkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

“Selain itu, dampak penyebaran Covid-19 telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB),” tulis laman itu.

Dalam PP ini, yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.

“Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan PSBB atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu,” bunyi Pasal 2 ayat (1) PP tersebut.

Baca Juga  Sumedang Minta Pelebaran Jalan di Exit Tol Cisumdawu

PSBB, sebagaimana dimaksud PP tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Menurut PP tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
  2. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. PSBB paling sedikit meliputi:
    1. peliburan sekolah dan tempat kerja;
    2. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
    3. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Terkait pembatasan kegiatan pada sekolah, tempat kerja, dan keagamaan, sesuai PP ini, harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Pembatasan kegiatan pada tempat atau fasilitas umum, menurut PP ini, dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

‘’Dalam hal PSBB telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,’’ bunyi Pasal 5 ayat (1).

Baca Juga  Launching Alun-Alun Sumedang Jumlah Penari Umbul Kolosal Dikurangi, Ini Alasannya

PP ini yang juga diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Usulan PSBB, menurut PP ini, disampaikan oleh gubernur/bupati/wali kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Selanjutnya, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan PSBB dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu, yang apabila disetujui, kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan PSBB.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 PP yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada tanggal 31 Maret 2020. (EN)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 2 kali

Baca Lainnya

Mabes Polri Akan Telusuri Informasi Kebocoran Data Bank Indonesia

21 Januari 2022 - 16:39 WIB

Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., mengatakan telah menerima informasi peretasan tersebut dan akan menindaklanjuti dengan berkomunikasi ke bank sentral.

Buka Festival Kopi Sumedang, Wabup: Bidik Ekspor ke Mancanegara

26 Oktober 2021 - 17:39 WIB

Wakil Bupati Sumedang, H. Erwan Setiawan berharap kopi Sumedang makin terkenal bahkan bisa ekspor ke Manca Negara. Hal itu dikatakan Erwan saat membuka Festival Sumedang ke-3 di Kawasan Induk Pusat Pemerintahan Setda Sumedang. Selasa, 26 Oktober 2021.

Sumedang Gelar Pilkades Ditengah Pandemi Covid-19, Wabup Sumedang: Terapkan Protokol Kesehatan Agar Tidak Terjadi Cluster Baru

25 Oktober 2021 - 14:13 WIB

Wakil Bupati Sumedang, H Erwan Setiawan mengingatkan berbagai pihak untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021, 27 Oktober 2021 saat Apel Kesiapan Pengamanan Tahap Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Sumedang di Alun-Alun Sumedang. Senin, 25 Oktober 2021.

750 Personel Polisi Siap Amankan Pilkades Serentak di Kabupaten Sumedang

25 Oktober 2021 - 14:01 WIB

Dari sebanyak 1.200 personel dari Polres Sumedang, 750 diantaranya bakal dikerahkan untuk pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak (Pilkades serentak) di Kabupaten Sumedang pada 27 Oktober 2021.

Naik Singa Depok Desa Tarunajaya, Wabup Erwan Inginkan Kaulinan Barudak Jadi Event Olimpiade

21 Oktober 2021 - 17:40 WIB

Wakil Bupati Sumedang, H Erwan Setiawan saat menaiki singa depok dari Desa Tarunajaya, Kecamatan Darmaraja pada pagelaran Sadinten Ulin di Sagara Munjul yang menampilkan berbagai kaulinan barudak tempo dulu.

Kenalkan Kaulinan Barudak Tempo Dulu, Desa Sukamenak Gelar Sadinten Ulin di Sagara Munjul

21 Oktober 2021 - 17:12 WIB

Permainan Silat dari Desa Darmajaya, Kecamatan Darmaraja di tampilkan dalam pagelaran Sadinten Ulin di Sagara. Kamis, 21 Oktober 2021.
Trending di Pilihan Redaksi