Menu

Mode Gelap

Pilihan Redaksi · 2 Nov 2020 14:11 WIB ·

Jabar Tetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021

Reporter: Radio Raja FM | Editor: Usep Adiwihanda


 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Rachmat Taufik Garsadi. Perbesar

NET/SUMEDANG ONLINE
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Rachmat Taufik Garsadi.

BANDUNG, SUMEDANGONLINE — Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Jabar tahun 2021 sebesar Rp1.810.351,36.

Besaran UMP Jabar 2021 diatur dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Penetapan tersebut diumumkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Rachmat Taufik Garsadi dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu 31 Oktober 2020.

“Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, bahwa gubernur selambat-lambatnya harus menetapkan dan mengumumkan UMP pada tanggal 1 November. Kewajiban itu harus dilaksanakan,” kata Rachmat.

Rachmat menyatakan, penetapan UMP Jabar mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi COVID-19 dan Surat Rekomendasi Dewan Pengupahan Jabar Nomor Nomor 561/51/X/Depeprov perihal Rekomendasi UMP Jabar 2021.

“Aturan terkait penetapan upah minimum ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Yang pertama bahwa lima tahun setelah penetapan PP ini segera ditetapkan kebutuhan hidup layak (KHL),” ucapnya.

“Aturan mengenai penggunaan KHL sudah keluar, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020. Aturan itu mengharuskan Dewan Pengupahan Provinsi segera menetapkan KHL berdasarkan data-data dari BPS (Badan Pusat Statistik),” imbuhnya.

Akan tetapi, kata Rachmat, hingga rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jabar berlangsung pada 27 Oktober, BPS belum merilis data-data KHL.

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015, penetapan UMP itu dilandasi UMP tahun berjalan dikalikan penambahan dari inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi.

“Sampai saat ini, kami belum menerima rilis data inflasi untuk triwulan ke III 2020 dari BPS. Rencananya, data inflasi akan dirilis 2 November 2020. Sedangkan, laju pertumbuhan ekonomi pada 4 November,” katanya.

Rachmat menyatakan, jika merujuk pada inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020, maka UMP Jabar dipastikan akan menurun. Oleh karena itu, pihaknya mengikuti SE Menteri Tenaga Kerja Nomor M/ll/HK.04/X/2020.

“Kalau melihat data rilis BPS di triwulan II, maka LPE Jabar itu minus 5,98. Kalau melihat inflasi di bulan September itu 1,7, maka UMP Jabar dipastikan turun,” ucapnya.

“Jalan tengahnya, kami mengikuti SE Menteri Tenaga Kerja untuk menetapkan UMP Tahun 2021 sama dengan UMP tahun sebelumnya,” tambahnya.

Rachmat juga mengatakan, dengan penetapan itu, maka upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jabar harus lebih besar dari UMP Jabar tahun 2021.

“Untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota, kabupaten/kota mempunyai waktu terakhir (menetapkan upah minimum) pada tanggal 21 November,” katanya. ***

Artikel ini telah dibaca 53 kali

Baca Lainnya

Melalui Program SAMAWANA, Pj. Bupati Sumedang Sumbang Bibit Ayam Ternak

22 Juni 2024 - 03:43 WIB

Yudia Ramli selaku Pj. Bupati Sumedang menyerahkan langsung bibit ayam ternak tersebut saat saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Cimalaka. Jum'at (21/6/2024).

Pj. Bupati Sumedang Lepas 440 Calon Jamah Haji Gelombang 2

2 Juni 2024 - 15:24 WIB

Pj Sumedang, Yudia Ramli ddampingi Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sumedang melepas sebanyak 440 orang calon jamaah haji asal Kabupaten Sumedang yang tergabung alam gelombang 2 kloter 23 di Halaman Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. Minggu, 2 Juni 2024.

Pasca Umrah Wajib, Kondisi 135 Jamaah Haji KBIH Annur dalam Kondisi Sehat

31 Mei 2024 - 09:17 WIB

Sebanyak 135 orang jamaah haji kelompok terbang (kloter) 8 dari KBIH Annur baru saja menyelesaikan umrah wajib saat tiba di Makkah Arab Saudi. Jumat, 31 Mei 2024 Waktu Arab Saudi.

Ada 93 Kades di Sumedang Diperpanjang 2 Tahun Lagi

31 Mei 2024 - 01:03 WIB

Ilustrasi

Wakili Sumedang, Desa Mulyasari Sabet Juara 3 Lomba TTG Posyantek Jawa Barat 2024

28 Mei 2024 - 19:52 WIB

Penghargaan diterima Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama Desa DPMD Sumedang, Prama Prameswara, mewakili jajaran pemerintahan Kabupaten Sumedang dalam acara yang digelar di Cimahi Tecno Park, Selasa 28 Mei 2024.

Kaya akan Prestasi, SMPN 3 Sumedang Mampu Kembangkan Potensi Siswa

27 Mei 2024 - 09:46 WIB

Trending di Pilihan Redaksi