Home / Pilihan Redaksi / Politik / SUMEDANG

Rabu, 4 November 2020 - 18:19 WIB

Pasca Musda, Golkar Sumedang Belum Laporan ke Kesbangpol

Kasi Hubungan Antar Lembaga di Kesbangpol Sumedang, Agus Suyadi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 4 November 2020.

IWAN RAHMAT/SUMEDANGONLINE KERJA: Kasi Hubungan Antar Lembaga di Kesbangpol Sumedang, Agus Suyadi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 4 November 2020.


KOTA, SUMEDANGONLINE — Pasca Musyawarah Daerah / Musda DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang yang digelar pada akhir Agustus 2020 lalu, hingga kini struktur kepengurusannya belum dilaporkan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sumedang.

Hal itu dibenarkan Kasi Hubungan Antar Lembaga di Kesbangpol Sumedang, Agus Suyadi. Pihaknya belum juga menerima laporan struktur kepengurusan yang baru dari Partai Golkar Sumedang. Dari informasi yang diterima Kesbangpol, partai berlangbang pohon beringin itu masih melakukan sejumlah proses penandatanganan dari ketua pusat.

“Katanya untuk laporan ke kami (Kesbangpol, red) Partai Gorkar itu harus melakukan pemilihan dulu di tingkat kecamatan. Sesudah ada pemilihan PK, tingkat kecamatan, semuanya sudah terpilih dengan ketua yang baru, baru akan ke kami. Dan kami juga sudah memberi tahukan, kepengurusan partai politik Golongan Karya yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang, segera melaporkan kepengurusan kepada kami,” katanya kepada SUMEDANGONLINE.

Menurut Agus, hal itu memang harus dilakukan. Sehingga tidak hanya kepengurusan di tingkat daerahnya saja, namun harus ada laporan kepengurusan juga di tingkat kecamatan. Dengan begitu, semua data kepengurusan yang sedang berjalan atau yang baru, ada di Kesbangpol.

Baca Juga  Presiden buka Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional

“Ini juga berlaku untuk semua parpol yang ada. Supaya kami mengetahui kepengurusan di tingkat kecamatan itu siapa saja orangnya, di mana tempatnya, sekretariatnya di mana. Kita kan pasti mengetahui lokasi tersebut. Namun intinya, setiap ada kepengurusan yang baru partai politik tingkat daerah atau kecamatan, seharusnya ada tembusan atau laporan ke Kesbangpol sehingga ada data base kepengurusan parpol di Kabupaten Sumedang,” tuturnya.

Selain Partai Golkar, tambah Agus, ada parpol lain yang belum lama ini melaporkan struktur kepengurusan barunya. Yakni PBB dan juga Nasdem.

Baca Juga  Inilah Syarat Penerimaan CPNS 2018 Untuk Lulusan Terbaik dan Diaspora

“Itu ada laporannya. Strukturnya berubah, yaitu ketua, bendahara dan sekretaris. Dan sesuai aturan itu harus ada laporan ke Kesbangpol,” tambahnya.

Disamping itu, keberadaan parpol di Kaupaten Sumedang yang tercatat di Kesbangpol, hingga kini ada 16 parpol. Dari jumlah itu ada delapan parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Sumedang Periode 2019/2024, yakni PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, PPP, PAN dan Demokrat.

“Sementara untuk partai yang baru, baru ada satu partai yang melaporkan kepengurusan partai politiknya, yaitu Partai Gelora. Meskipun ada informasi dari provinsi, katanya masih ada partai baru yang ingin mendaftar. Tapi sampai dengan saat ini belum ada lagi parpol yang melaporkan kepengurusan di wilayah Sumedang,” pungkasnya. ***

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Pilihan Redaksi

Hujan Deras, Irigasi Campaka Jebol

Pilihan Redaksi

Pemkab Sumedang gelar Solat minta hujan
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi.

Nasional

Jabar Jamin Verifikasi Ketat Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau

Pilihan Redaksi

Program Satu Pintu Bakal Permudah Layanan e-KTP. Begini Caranya …

Pilihan Redaksi

Wow, harga cabai tembus diatas 300 persen

Pilihan Redaksi

[RAPAT PARIPURNA DPRD] Fraksi PKS Sarankan Hentikan Penerimaan Pegawai Baru di PDAM
Ketua DPD PKS Sumedang Periode 2020-2025 memberi sambutan disela Musda V PKS, Senin 28 Desember 2020

Politik

Kembali jadi Ketua DPD PKS Sumedang, Yana Ajak Buat Sejarah Baru

Politik

Pilkades Pawenang: Yoyon Pimpin Sementara