Menu

Mode Gelap

Nasional · 29 Des 2020 17:54 WIB ·

Jabar Terima Tiga Mobil Listrik dari Hyundai, Akan Dijadikan Kendaraan Operasional Gubernur

REPORTER: RADIO RAJA FM | EDITOR: FITRIYANI GUNAWAN

 Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Presiden Direktur PT Hyundai Motors Indonesia Sung Jong Ha melakukan serah terima mobil listrik untuk operasional kedinasan dalam acara di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (29/12/20).

HO. RIZAL/HUMAS JABAR/SUMEDANGONLINE TERIMA BANTUAN: Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Presiden Direktur PT Hyundai Motors Indonesia Sung Jong Ha melakukan serah terima mobil listrik untuk operasional kedinasan dalam acara di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (29/12/20).

KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Presiden Direktur PT Hyundai Motors Indonesia Sung Jong Ha secara resmi melakukan serah terima tiga mobil listrik di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Selasa, 29 Desember 2020.

Dengan adanya serah terima ini, Jabar pun menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki kendaraan operasional kedinasan berupa mobil listrik.

Gubernur menjelaskan, dua unit akan digunakan sebagai kendaraan operasional kedinasan dirinya sebagai Gubernur Jabar dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum. Satu unit lainnya akan digunakan untuk operasional polisi patwal gubernur.

Ia menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar secara bertahap akan mengalihkan seluruh kendaraan-kendaraan dinas menjadi mobil listrik.

“Dan kami jadi provinsi pertama, pemerintah daerah pertama yang secara resmi mengalihkan kebijakan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik,” ucap Kang Emil.

Untuk dipahami, Kang Emil berujar bahwa efisiensi biaya menjadi salah satu alasan pihaknya memutuskan untuk mengalihkan kendaraan operasional kedinasan ke mobil listrik. Dengan mobil listrik, Pemda Provinsi Jabar bisa menghemat pengeluaran anggaran biaya BBM hingga satu per limanya.

Baca Juga  Ini Nama Penerima Penghargaan Raksa Prasada 2020 dari Gubernur Jabar

“Penghematan biaya (dengan mobil listrik) luar biasa. Untuk 300 kilometer menggunakan BBM itu bisa Rp300 ribu, tapi kalau dengan kendaraan listrik ini cukup sekitar Rp50 ribuan kalau dikonversi ke biaya,” ujar Kang Emil.

Selain itu, mobil listrik asal Negeri Ginseng Korea ini memiliki harga terjangkau, sekitar Rp600 juta per unit serta ramah lingkungan. Adapun dilansir situs web resmi Hyundai, IONIQ Electric mempunyai kapasitas sebesar 38,3 kWh dan KONA Electric sebesar 39,2 kWh.

Menggunakan baterai sebagai sumber energi utama, mobil listrik murni terbebas dari emisi. Berdasarkan perhitungan biaya penggunaan listrik (R2-R3), IONIQ Electric dan KONA Electric masing-masing memiliki efisiensi listrik 0,138 kWh/km dan 0,150 kWh/km serta mampu menempuh jarak 373 km dan 345 km.

Untuk kemampuan jelajah, Kang Emil sendiri mengaku sudah mencoba atau test drive mobil listrik tersebut saat kunjungan kerja ke Garut di akhir Oktober 2020.

Baca Juga  Gugus Tugas Jabar Gelar Tes Masif di Kawasan Puncak

“Kalau untuk pengisian (daya listrik) ini bisa di rumah. Saya sudah coba test drive waktu ke Garut, jadi di Nagreg saat antre tanjakan tidak ada bedanya kendaraan listrik ini dengan yang lain. Yang membedakan hanya dua, tidak pakai bensin dan tidak ada suara,” tuturnya.

Kang Emil mengatakan bahwa ke depan, tidak hanya mobil tetapi rencananya sepeda motor operasional kedinasan juga akan beralih ke sepeda motor listrik.

Presiden Direktur PT Hyundai Motors Indonesia Sung Jong Ha mengapresiasi upaya Kang Emil yang telah membuat kebijakan mengalihkan kendaraan operasional kedinasan ke mobil listrik.

“Hari ini kami serah terimakan mobil listrik ini kepada Bapak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil,” ujar Mr. Sung Jong Ha.

“Kami mengapresiasi upaya Pak Gubernur yang beralih menggunakan kendaraan operasionalnya berupa kendaraan listrik,” ucapnya. ***

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 11 kali

Baca Lainnya

Mabes Polri Akan Telusuri Informasi Kebocoran Data Bank Indonesia

21 Januari 2022 - 16:39 WIB

Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., mengatakan telah menerima informasi peretasan tersebut dan akan menindaklanjuti dengan berkomunikasi ke bank sentral.

Tahun 2022 Seluruh Anak Yatim Rencananya Bakal Dibantu Negara

13 Agustus 2021 - 16:06 WIB

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat melakukan kunjungan kerja di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun, Pabuaran, Kota Serang, Banten. Jumat, 13 Agustus 2021.

Resmi, PPKM Level 2-4 Diperpanjang Hingga 16 Agustus 2021

9 Agustus 2021 - 22:14 WIB

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan perpanjangan PPKM Level 2 hingga 4.

Imbas Covid-19, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Terima Bantuan Senilai Rp1,2 Juta

30 Juli 2021 - 13:08 WIB

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 secara simbolis kepada 20 perwakilan penerima bantuan, di Halaman Depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/7/2021) pagi. Acara ini turut dihadiri oleh penerima BPUM lainnya secara daring.

Kemendagri: Pengurusan Layanan Administrasi Kependudukan Tidak Perlu Sertifikat Vaksinasi COVID-19

29 Juli 2021 - 16:21 WIB

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa pengurusan layanan administrasi kependudukan (adminduk) taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada penambahan persyaratan baru, termasuk sertifikat vaksinasi COVID-19, yang dapat mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

Kasus Dugaan Penimbunan Obat Covid-19, Polisi Periksa 21 Saksi

29 Juli 2021 - 16:06 WIB

Kapolres Jakbar beri keterangan terkait kasus penimbunan obat Covid di Kalideres.
Trending di Nasional