Pilihan Redaksi, SUMEDANG

Tak Ingin Ada Aparat Desa Terjerat Hukum, DPMD Sumedang Gencar Lakukan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

Penulis: IWAN RAHMAT | Editor: Fitriyani Gunawan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang menyelenggrakan Sosialisasi tentang regulasi pengelolaan keuangan Desa dihadiri oleh Kepala Desa dan Kasi PPM Kecamatan se- Kabupaten Sumedang bertempat di Hotel Kencana Sumedang. | FOTO: Iwan Rahmat

SUMEDANGDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Sumedang gencar mengadakan sosialisasi tentang regulasi pengelolaan keuangan desa.

Menurut Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa Neng Yulia pada DPMD Kabupaten Sumedang, hal itu dilsakanakan agar tidak ada lagi aparat desa yang tejerat kasus hukum berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Harapannya, setelah kami rutin melaksanakan pembinaan, melaksanakan sosialisasi. Mudah-mudahan di masa yang akan datang tidak ada lagi perangkat desa atau kepala desa yang terjerat hukum. Karena kalau ada itu akan terlibat semuanya,” ungkap Neng Yulia disela sosialisasi tentang regulasi pengelolaan keuangan desa yang dihadiri para Kepala Desa dan Kasi PPM Kecamatan se Kabupaten Sumedang di Hotel Kencana Sumedang. Senin, 15 Desember 2020.

Baca Juga  Warga Darmaraja antusias nobar Film G 30 S/PKI

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan selama empat hari menghadirkan para narasumber dari Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sumedang, Inspektorat Kabupaten Sumedang dan BPKAD Sumedang.

Baca Juga  Bersama Kodim 0610 Sumedang, Marga Tionghoa Indonesia Salurkan Bantuan Paket Sembako

Yulia mengatakan alasan kerap diadakannya sosialisasi tentang regulasi pengelolaan keuangan desa, selain sebagai salahsatu kewajiban DPMD Kabupaten Sumedang juga lantaran aturan-aturan tentang pengelolaan keuangan desa yang terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Sehingga diperlukan adanya sosialisasi dan penjelasan bekenaan dengan teknis pengelolaan keuangan desa.

Baca Juga  Polres Sumedang Gagalkan Distribusi Miras ke Wilayah Jatinangor dan Kota, Seribu Botol Disita Polisi

“Aturan-aturan tentang keuangan desa dari tahun ketahun berbeda-beda. Dan itu memungkinkan ada aparat desa belum mengetahui tentang aturan-aturan atau dasar hukum yang mereka akan pakai untuk pelaksanaan keuangan desa ini. Dan itu sebenarnya tugas kami di DPMD untuk memberikan penjelasan, memberikan sosialisasi peraturan yang harus dilaksanakan di desa tekait pengelolaan keuangan desa,” demikian Neng Yulia. ***

Tinggalkan Balasan