Home / Pilihan Redaksi / SUMEDANG

Selasa, 15 Desember 2020 - 01:55 WIB

Tak Ingin Ada Aparat Desa Terjerat Hukum, DPMD Sumedang Gencar Lakukan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang menyelenggrakan Sosialisasi tentang regulasi pengelolaan keuangan Desa dihadiri oleh Kepala Desa dan Kasi PPM Kecamatan se- Kabupaten Sumedang bertempat di Hotel Kencana Sumedang.

IWAN RAHMAT GELAR SOSIALISASI: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang menyelenggrakan Sosialisasi tentang regulasi pengelolaan keuangan Desa dihadiri oleh Kepala Desa dan Kasi PPM Kecamatan se- Kabupaten Sumedang bertempat di Hotel Kencana Sumedang.


SUMEDANGDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Sumedang gencar mengadakan sosialisasi tentang regulasi pengelolaan keuangan desa.

Menurut Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa Neng Yulia pada DPMD Kabupaten Sumedang, hal itu dilsakanakan agar tidak ada lagi aparat desa yang tejerat kasus hukum berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

“Harapannya, setelah kami rutin melaksanakan pembinaan, melaksanakan sosialisasi. Mudah-mudahan di masa yang akan datang tidak ada lagi perangkat desa atau kepala desa yang terjerat hukum. Karena kalau ada itu akan terlibat semuanya,” ungkap Neng Yulia disela sosialisasi tentang regulasi pengelolaan keuangan desa yang dihadiri para Kepala Desa dan Kasi PPM Kecamatan se Kabupaten Sumedang di Hotel Kencana Sumedang. Senin, 15 Desember 2020.

Baca Juga  Wow, Nasabah BRI ini dapat hadiah utama mobil

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan selama empat hari menghadirkan para narasumber dari Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sumedang, Inspektorat Kabupaten Sumedang dan BPKAD Sumedang.

Yulia mengatakan alasan kerap diadakannya sosialisasi tentang regulasi pengelolaan keuangan desa, selain sebagai salahsatu kewajiban DPMD Kabupaten Sumedang juga lantaran aturan-aturan tentang pengelolaan keuangan desa yang terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Sehingga diperlukan adanya sosialisasi dan penjelasan bekenaan dengan teknis pengelolaan keuangan desa.

Baca Juga  Bus MS Ini Dilarang Bawa Penumpang, Alasannya ...

“Aturan-aturan tentang keuangan desa dari tahun ketahun berbeda-beda. Dan itu memungkinkan ada aparat desa belum mengetahui tentang aturan-aturan atau dasar hukum yang mereka akan pakai untuk pelaksanaan keuangan desa ini. Dan itu sebenarnya tugas kami di DPMD untuk memberikan penjelasan, memberikan sosialisasi peraturan yang harus dilaksanakan di desa tekait pengelolaan keuangan desa,” demikian Neng Yulia. ***

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang Endah Kusyaman mengatakan Dana Desa (DD) dapat digunakan untuk bantuan warga miskin baru dengan masing-masing senilai Rp600 ribu.

Pilihan Redaksi

Cover Bantuan Misbar, Dana Desa Bisa Digunakan Hingga Alokasi 30 Persen

OLAHRAGA

Doni: Kejuaraan Putra Sunda Cup III Sarana Pembinaan

Pilihan Redaksi

Ada longsor susulan, arus lalin dialihkan ke Rancakalong

Nasional

Yonif Raider 301/PKS Bantu Pam Kunjungan Presiden RI
PMI Sumedang saat melakukan penyemprotan di Belakang Gedung Negara, Empang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pasca seorang warga Sumedang diduga teridentifikasi Covid-19. Rabu, 8 Juli 2020.

Pilihan Redaksi

Pasca Ada Warga Sumedang yang Diduga Teridentifikasi Covid-19, Belakang GN Turut Disemprot Disinfektan

Pilihan Redaksi

Ini Tiga Faktor Utama Stunting
Bupati Cirebon (tengah) memimpin jalannya rapat persiapan PSBB Kab Cirebon bersama Kepala SKPD dan Forkopimda. ARIFIN/AKSARAJABAR/SUMEDANGONLINE

Nasional

PSBB se Jabar, Cirebon Mulai Lakukan Persiapan

Nasional

AI minta maaf ke warga Sumedang