386 Personel Polres Sumedang Disiagakan Amankan Aksi Unjukrasa Buruh

Aliansi Buruh Sumedang Menggugat menolak UU Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja yang dinilainya tidak ada keberpihakkan pada buruh di IPP Kabupaten Sumedang. Rabu, 3 November 2021.
Aliansi Buruh Sumedang Menggugat menolak UU Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja yang dinilainya tidak ada keberpihakkan pada buruh di IPP Kabupaten Sumedang. Rabu, 3 November 2021.

SUMEDANGONLINE, IPP: Kepolisian Resort Sumedang menurunkan 386 personel aparat keamanan untuk mengamankankan jalannya aksi unjukrasa para buruh di Wilayah Sumedang. Kamis, 3 November 2021.

Aksi unjuk rasa kaum buruh itu dilakukan dengan jalan kaki dari Patung Kuda Kelurahan Pasanggrahan Baru menuju Kantor Dinsosnaker, setelah diterima Kepala Dinsosnaker Sumedang kemudian para buruh meneruskan orasinya ke Gedung IPP Kabupaen Sumedang. Aksi ini merupakan buntut penolakan adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya PP 36 Tahun 2021 yang dinilai para pendemo tidak ada keberpihakan pada buruh.

Kapolres Polres Sumedang, AKBP Eko Prasetyo Robbyanto selain melakukan pengamanan unjuk rasa mengimbau agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker selama pelaksanaan unjukrasa.

Baca Juga  Warga Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19 di Kodim 0610/Sumedang

“Tak hanya itu Polres Sumedang juga, untuk mereka yang melaksanakan unjukrasa telah menyediakan air mineral, masker dan memberikan makanan dengan diadakannya gerobag berkah dengan cara memborong makanan dari penjual makanan yang selanjutnya makanannya bisa dinikmati oleh buruh yang melakukan unjukrasa,” ujar Kapolres Sumedang.

Sementara itu pada wartawan Guruh Hudhyanto selaku Ketua DPC KSPI menyebutkan mereka melakukan aksi unjukrasa untuk menolak UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baca Juga  Sumedang Selatan Lakukan Transparansi Pengelolaan Bantuan Sosial

“Kami sekitar 20 aliansi tergabung dalam Aliansi Buruh Sumedang menggugat, menolak UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagaimana kita ketahui UU tersebut, kami rasa dibentuk tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keduanya, UU Cipta Kerja tidak ada keberpihakan kepada buruh,” ujar Guruh Hudhyanto selaku Ketua DPC KSPI pada wartawan termasuk Reporter SUMEDANGONLINE. Rabu, 3 November 2021.

Menurutnya, UU tersebut telah mendegradasi kepentingan-kepentingan mereka sebagai buruh yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu sebut dia, tuntutan mereka turunan dari UU Cipta Kerja PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Baca Juga  650 TNI Dilepas Latihan Pembentukan Batalyon Raider

“Ini adalah sangat mendesak sekali, PP 36 keluar manakala kita sedang berproses terkait dengan pengupahannya. Nah aturan yang baru bukannya lebih baik, tapi ini kami rasakan semakin jauh daripada membela kepentingan buruh. Sebagai salahsatu contoh untuk menentukan UMK tahun depan itu, gubernur bisa menetapkan bisa tidak. Karena dalam Undang-Undang dalam Peraturan tersebut yang diberlakukan hanya UMP. Sedangkan Upah Minimum Provinsi itu, upah terendah di Kabupaten/Kota di Jawa Barat,” ujarnya. ***

REPORTER
: IWAN RAHMAT
EDITOR
: Redaksi
CREDIT FOTO
: Iwan Rahmat/SO
TERBIT
:

Tinggalkan Balasan