SUMEDANG ONLINE, Bappppeda: Wakil Bupati Sumedang, H Erwan Setiawan mengatakan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang masih tinggi.
“Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sumedang adalah kemiskinan yang ditandai makin tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang yang masih berada di atas rata-rata kemiskinan provinsi Jawa Barat dan Nasional,” ujar Erwan Setiawan saat menghadiri Rapat Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dengan tema Gerakan Bersama Lawan Kemiskinan di Pendopo IPP Setda Kabupaten Sumedang. Selasa, 15 Februari 2022.
Di sisi lain sebut dia, pada Tahun 2022 ini Kabupaten Sumedang ditetapkan sebagai kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan extrims oleh Pemerintah Pusat.
“Miskin ekstrim ini didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat di bawah garis kemiskinan ekstrim atau setara dengan 1,9 USD,” ungkapnya.
Berdasarkan hal tersebut, lanjut Erwan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pada Tahun 2022 harus ekstra ordinary, harus dilakukan dengan cara-cara di luar standar agar hasilnya sangat optimal.
“Deklarasi gerakan bersama lawan kemiskinan merupakan sebuah langkah konkret untuk membangun komitmen dan kesatuan gerak seluruh pihak untuk membantu masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Agar mau mengubah pradigma menjadi masyarakat yang lebih produktif, sehingga dapat keluar dari garis kemiskinan,” tandasnya.
Lanjut dia, angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS sangat bergantung dari hasil survey sosial ekonomi nasional atau Susesnas yang biasa dilakukan pada Bulan Maret dan September setiap tahunnya.
“Dengan demikian angka kemiskinan di kabupaten Sumedang pada tahun 2022 akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan Susesnas 2022 yang akan dilakukan pada Bulan Maret 2022 oleh BPS. Oleh sebab itu, saya selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah mengintruksikan kepada seluruh pihak untuk melakukan beberapa hal”
“Pertama mengawal pelaksanaan Susesnas 2022 yang akan dilaksanakan BPS pada Bulan Maret 2022. Agar para responden menjawab sesuai kuisioner dengan baik dan benar sehingga hasilnya optimal. Tidak boleh ada masyarakat yang menjawab kuisioner dengan asal-asalan.”
“Menjawab tidak sesuai dengan kenyataan, agar masuk ke dalam kategori miskin sehingga berharap dapat bantuan dari pemerintah, maupun jawaban-jawaban lain yang merendahkan tingkat kesejahteraan oleh responden.”
“Yang kedua, segera laksanakan program penanggulangan kemiskinan yang ada pada masing-masing stakeholder, agar masyarakat dapat secepatnya merasakan dan memanfaatkan program tersebut, untuk meningkatkan kesejahterannya.”
“Yang ketiga, segera melaksanakan deklrasi gerakan terutama melawan kemiskinan di tingkat Kecamatan. Untuk membangun komitmen, dan gerak langkah yang utama di wilayah kecamatan dengan para stakeholder,” tandasnya. ***
