Kota Bandung, 18 November 2024 – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menerima buku putih kebijakan ekonomi dari Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Barat pada puncak acara West Java Economic Society (WJES) 2024, yang berlangsung di Gedung BI Perwakilan Jabar, Jalan Braga, Kota Bandung, Senin (18/11/2024).
Buku putih tersebut berisi rekomendasi strategis untuk memajukan ekonomi Jawa Barat, dengan fokus pada tiga sektor utama: penguatan infrastruktur, penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru, dan digitalisasi.
Rekomendasi untuk Pembangunan 2025
Bey Machmudin menyatakan, rekomendasi dari buku putih tersebut akan menjadi panduan untuk pembangunan ekonomi Jawa Barat pada 2025.
“Rekomendasi tadi akan kami masukkan dalam rencana pembangunan tahun 2025. Meski baru diterima hari ini, kami akan memprioritaskan poin-poin terkait infrastruktur, pertumbuhan ekonomi baru, dan digitalisasi,” ujar Bey.
Ia juga berharap, ke depan, buku putih tersebut dapat diserahkan lebih awal, sehingga anggaran dapat disiapkan lebih matang.
“Tahun depan saya minta lebih awal agar bisa masuk ke perencanaan anggaran,” tambahnya.
Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Barat
Rekomendasi dalam buku putih ini menitikberatkan pada:
- Optimalisasi Infrastruktur: Mendukung pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru: Memanfaatkan potensi lokal untuk menciptakan sektor-sektor ekonomi baru.
- Digitalisasi: Mengakselerasi transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi daerah.
Apresiasi untuk WJES 2024
Bey Machmudin juga mengapresiasi pelaksanaan WJES 2024, yang dinilainya menjadi forum strategis untuk memperkuat langkah Jawa Barat dalam mencapai stabilitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.
“WJES adalah momentum strategis untuk berbagi gagasan dan rekomendasi kebijakan, guna mempercepat pembangunan ekonomi di Jawa Barat,” ujar Bey.
Acara WJES 2024 ini menjadi tonggak penting bagi Jawa Barat dalam merumuskan kebijakan ekonomi berbasis kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. (*)
