Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, secara resmi menyatakan bahwa kementeriannya tidak akan mengajukan pinjaman luar negeri untuk sektor perumahan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan jajaran Bappenas, Selasa sore (24/6/2025), yang juga dihadiri oleh Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Staf Khusus, Staf Ahli, dan Tenaga Ahli Kementerian PKP.
Dalam kesempatan itu, Maruarar menyampaikan apresiasi terhadap berbagai lembaga keuangan luar negeri yang telah menjalin komunikasi dan menunjukkan dukungan terhadap program perumahan nasional.
“Kami berterima kasih atas kepercayaan lembaga keuangan luar negeri yang sudah berkomunikasi dengan sangat baik. Hal tersebut menunjukkan dukungan besar terhadap Presiden Prabowo,” ujar Maruarar.
Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya mematuhi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Oleh karena itu, Kementerian PKP memutuskan tidak mengandalkan pinjaman luar negeri, melainkan mengoptimalkan pendanaan dalam negeri.
“Kami memilih untuk tidak mengajukan pinjaman luar negeri di sektor perumahan. Sebagai anak buah Presiden Prabowo, kami mengikuti arahan beliau untuk berdikari,” tegasnya.
Maruarar menambahkan bahwa kementerian akan fokus menggunakan dukungan pendanaan nasional, khususnya dari program Dana Nasional Perumahan Terpadu Rakyat (DANANTARA) senilai Rp130 triliun dan alokasi pendanaan dari Bank Indonesia sebesar Rp130 triliun.
Keputusan ini selaras dengan visi pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pembiayaan domestik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta menunjukkan komitmen terhadap kemandirian sektor perumahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. ***
