JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun hingga akhir Februari 2025. Angka ini setara dengan 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih dalam koridor defisit tahunan yang dirancang sebesar 2,53 persen dari PDB atau Rp616,2 triliun.
“Terjadi defisit Rp31,2 triliun untuk posisi akhir Februari atau sebesar 0,13 persen dari PDB. Ini masih dalam target desain APBN 2025,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/6).
Kendati demikian, APBN masih mencatatkan keseimbangan primer surplus sebesar Rp48,1 triliun.
Sri Mulyani merinci bahwa penerimaan negara hingga akhir Februari mencapai Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan menyumbang Rp240,7 triliun yang terdiri atas pajak sebesar Rp187,8 triliun dan bea cukai Rp42,6 triliun. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp76,4 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari total anggaran belanja. Belanja pemerintah pusat tercatat Rp211,5 triliun, yang terdiri dari belanja K/L Rp83,6 triliun dan belanja non K/L Rp127,9 triliun. Sedangkan transfer ke daerah telah mencapai Rp136,6 triliun.
Ketidakpastian Global dan Efek Kebijakan Trump
Menkeu Sri juga menyoroti pengaruh global, khususnya ketidakpastian akibat berbagai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menjabat untuk periode kedua.
“Sejak Presiden Trump dilantik hingga sekarang, begitu banyak executive order yang menimbulkan gejolak global,” ujarnya.
Dampak langsung dari gejolak tersebut terlihat pada pelemahan nilai tukar rupiah hingga Rp16.340 per USD serta kenaikan yield surat berharga negara. Ketidakstabilan juga dipicu oleh reaksi dari berbagai negara besar seperti Kanada, Uni Eropa, China, dan Meksiko atas kebijakan ekonomi Amerika Serikat.
Meskipun dihadapkan pada tantangan global, Sri Mulyani menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 sebesar 5,03 persen tetap merupakan capaian yang patut diapresiasi.
“Ini adalah tingkat yang tidak mudah dicapai oleh banyak negara dalam situasi global yang penuh disrupsi,” katanya.
Catatan dari Ekonom: Coretax dan Komoditas Jadi Sorotan
Ekonom dari CORE Indonesia, Yusuf Hendry, menilai awal terjadinya defisit di tahun ini menjadi perhatian. Ia menyebutkan beberapa faktor penting, antara lain:
Penurunan penerimaan negara, yang terkontraksi hingga 20 persen, dan perpajakan turun sampai 40 persen.
Penyesuaian tarif PPN di akhir tahun 2024, yang berimbas pada restitusi pajak.
Sistem Coretax yang belum optimal dalam implementasi.
Harga komoditas yang anjlok dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Defisit ini muncul lebih awal dibandingkan tahun lalu. Jika tahun lalu baru terjadi di Mei 2024, kini sudah muncul di Januari 2025. Ini defisit pertama di Januari sejak 2021 dan patut menjadi perhatian,” ujarnya.
Terkait potensi pelebaran defisit, Yusuf mengatakan hal itu sangat bergantung pada arah kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian ke depan. Ia juga menyebut momen Ramadan dan Lebaran bisa memberi dorongan musiman pada penerimaan negara, namun risiko tetap perlu diantisipasi setelahnya. ***
