BOGOR – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menghadiri peresmian akad massal 26 ribu unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekaligus serah terima kunci yang digelar di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).
Bupati Dony menyambut baik langkah pemerintah pusat dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menilai program rumah subsidi merupakan wujud nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil.
“Ini adalah ikhtiar mulia untuk mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami di daerah tentu siap bersinergi agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Dony.
Presiden Prabowo Resmikan dan Serahkan Kunci Rumah Subsidi
Peresmian dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang didampingi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta sejumlah gubernur dan kepala daerah.
Presiden bersama jajaran menekan tombol sirene sebagai tanda peresmian, lalu secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada 10 penerima manfaat dari berbagai profesi, seperti asisten rumah tangga, tukang becak, petani, guru, perawat, hingga personel TNI dan Polri.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa sektor perumahan tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan juga menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional.
“Perumahan adalah kebutuhan yang sangat penting, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sektor ini selalu menjadi motor dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi,” ujar Presiden.
Program Perumahan Subsidi Terbesar Sepanjang Masa
Acara ini digelar oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama BP Tapera. Total 25.000 unit rumah dialokasikan bagi debitur KPR FLPP, dengan 200 MBR hadir secara langsung di lokasi acara dan 24.800 lainnya mengikuti secara daring dari 90 titik perumahan di 30 provinsi.
Kebijakan ini menjadi tonggak sejarah dalam pembangunan perumahan nasional, dengan peningkatan jumlah rumah subsidi terbesar sepanjang masa, dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit.
Program KPR FLPP juga dipermudah dengan berbagai kebijakan pendukung, di antaranya pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). ***
