Sumedang, 15 Desember 2025 – Pemerintah Kabupaten Sumedang mulai mematangkan arah pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor keuangan. Hal tersebut tercermin dalam Rapat Persiapan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPR Bank Sumedang Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, didampingi Sekretaris Daerah Tuti Ruswati, di Ruang Rapat Bupati, Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS) Lantai 2, Senin (15/12/2025).
Rapat ini menjadi forum strategis untuk mengulas berbagai tantangan perbankan daerah di tengah pesatnya transformasi digital sektor keuangan, sekaligus memastikan Bank Sumedang tetap berkontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fokus RKA 2026: Kelembagaan, Teknologi, dan Integritas
Direktur Utama BPR Bank Sumedang, Yanti Krisyana Dewi, menyampaikan bahwa RKA Tahun 2026 disusun dengan fokus pada penyempurnaan pengembangan kelembagaan, penguatan adaptasi teknologi digital, serta peningkatan integritas pegawai sebagai fondasi kepercayaan publik.
Salah satu tantangan utama yang disorot adalah kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Saat ini tingkat literasi masyarakat baru sekitar 66 persen, sementara penggunaan layanan keuangan sudah mencapai 92 persen. Artinya, banyak masyarakat menggunakan layanan perbankan tanpa pemahaman yang memadai terkait produk dan risikonya. Ini menjadi tanggung jawab kami untuk memperkuat edukasi keuangan,” ujar Yanti.
Kinerja Simpanan dan Kontribusi PAD Meningkat
Dari sisi kinerja, Yanti menjelaskan bahwa simpanan masyarakat di Bank Sumedang masih didominasi oleh tabungan dibandingkan deposito. Pada tahun 2026, manajemen menyiapkan skema untuk meningkatkan kualitas tabungan, menekan porsi deposito, serta memperluas kerja sama simpanan antarbank dan penyaluran kredit.
Kontribusi Bank Sumedang terhadap PAD juga menunjukkan tren positif. Estimasi PAD tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp10,3 miliar, meningkat signifikan dibandingkan Rp6,7 miliar pada tahun 2024.
Terkait kebijakan hapus buku, Yanti menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat administratif dan tidak menghapus kewajiban debitur.
“Hapus buku hanya pemindahan pencatatan, bukan penghapusan utang. Kewajiban debitur tetap ada,” tegasnya.
Bupati: Bank Sumedang Harus Jadi Penggerak Ekonomi Lokal
Sementara itu, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menekankan agar Bank Sumedang memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi daerah, bukan semata-mata lembaga pencetak laba.
“Bank Sumedang harus hadir memberdayakan nasabah dan membangun kerja sama dengan pelaku usaha di Sumedang, sehingga perputaran ekonomi daerah semakin kuat,” kata Bupati.
Ia juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui benchmarking BPR se-Indonesia yang dilakukan secara berkala dan diikuti oleh pegawai Bank Sumedang.
Dorong Digitalisasi dan Efisiensi Anggaran
Dalam menghadapi era digital, Bupati menekankan pentingnya memaksimalkan penggunaan layanan mobile banking Pospay sebagai bagian dari transformasi perbankan daerah yang lebih modern, efisien, dan mudah diakses masyarakat.
Dari sisi anggaran, Bupati memberikan penekanan khusus pada prinsip kehati-hatian dan efisiensi. Penggunaan anggaran tahun 2026 diminta lebih kecil dibandingkan tahun 2025, tanpa mengurangi kualitas layanan maupun kinerja Bank Sumedang.
Rapat tersebut menjadi langkah awal Pemkab Sumedang dalam memastikan Bank Sumedang tetap adaptif, sehat secara keuangan, dan berdaya saing di tengah dinamika industri perbankan nasional.**
