DARMARAJA - Kepala Desa transisi, Dede Usman Amd, mengakui jika dana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Cibogo, Kecamatan Darmaraja, yang rencananya bersumber dari dana asset desa, hingga saat ini belum cair. Meski demikian, Dede mengaku akan bertanggung jawab penuh. "Biaya akan mengambil dari asset desa, tetapi memang hingga saat ini belum cair. Tapi saya akan bertanggung jawab, karena ini untuk kelancaran pelaksanaan Pilkades Cibogo. Tapi memang sampai saat ini belum ada informasi," ujar Dede Usman di hadapan warga dan Balon Kades Cibogo priode 2012-2018. Hal yang sama juga ditekankan Ketua BPD Cibogo, Dede Komar. Menurut dia, sebelumnya melalui musyawarah dusun dan desa, masyarakat sepakat untuk dana Pilkades bersumber dari dana asset desa. Namun, lanjut Ketua BPD, telah memasuki minggu ketiga sejak memohon rekomendasi dana asset desa ke Bupati Sumedang untuk digunakan biaya Pilkades hingga saat ini belum ada jawaban. "Biaya merupakan yang paling krusial, bahkan hal itu sesuai dengan musdus yang mengharapkan biaya Pilkades dari dana asset desa. Tapi ternyata sudah memasuki tiga minggu rekomendasi dari bupati belum diterima, dan itu menjadi tanda tanya besar, karena pelaksanaan Pilkades semakin mendekat, sementara dana tidak ada," jelas Dede.(FITRI)/SUMEDANG ONLINE

Dana Pilkades Cibogo Belum Cair

DARMARAJA – Kepala Desa transisi, Dede Usman Amd, mengakui jika dana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Cibogo, Kecamatan Darmaraja, yang rencananya bersumber dari dana asset desa, hingga saat ini belum cair. Meski demikian, Dede mengaku akan bertanggung jawab penuh.

“Biaya akan mengambil dari asset desa, tetapi memang hingga saat ini belum cair. Tapi saya akan bertanggung jawab, karena ini untuk kelancaran pelaksanaan Pilkades Cibogo. Tapi memang sampai saat ini belum ada informasi,” ujar Dede Usman di hadapan warga dan Balon Kades Cibogo priode 2012-2018.

Hal yang sama juga ditekankan Ketua BPD Cibogo, Dede Komar. Menurut dia, sebelumnya melalui musyawarah dusun dan desa, masyarakat sepakat untuk dana Pilkades bersumber dari dana asset desa.

Namun, lanjut Ketua BPD, telah memasuki minggu ketiga sejak memohon rekomendasi dana asset desa ke Bupati Sumedang untuk digunakan biaya Pilkades hingga saat ini belum ada jawaban.

“Biaya merupakan yang paling krusial, bahkan hal itu sesuai dengan musdus yang mengharapkan biaya Pilkades dari dana asset desa. Tapi ternyata sudah memasuki tiga minggu rekomendasi dari bupati belum diterima, dan itu menjadi tanda tanya besar, karena pelaksanaan Pilkades semakin mendekat, sementara dana tidak ada,” jelas Dede.(FITRI)