Pengamat: Panwas harusnya kudu awasi proses rekruitmen PPS

SUMEDANG – Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sumedang dinilai ketinggalan langkah oleh Komisi Pemilihan umum (KPU) secara khusus dalam tahapan rekuitmen anggota hingga tingkat Desa atau Pengawas Pemilu Lapangan P2L.
Tampaknya, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) yang ada di Kabupaten Sumedang, mandul akibat tak bisa mengawasi proses rekruitmen Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) dan Pembentukan PPS. ”Rekruitmen PPS-pun tidak bisa terawasi secara optimal, karena PPL-nya belum terbentuk,” kata pengamat politik yang juga Sekertaris Pagerdjati (Perkumpulan Aktivis Gerakan Djatinangor) Agus Bustanul Aripin kepada media.
Pengawas, kata dia, seharusnya lebih dulu terbentuk ketimbang penyelenggara Pilkada. “Pembentukan pengawas, idealnya sebulan duluan terbentuk sebelum penyelenggara,” ujarnya.
Hal itu merujuk pada PKPU 3 Tahun 2016 tentang Program, Jadwal dan Tahapan Pilkada 2017 disebutkan, pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan 21 Juni – 20 Juli. ”Kalau dulu Panwas lebih banyak menerima laporan, kini harus lebih agresif mencari data-data mengenai latarbelakang calon anggota panitia ad hoc. Merekomendasikan, jika tidak memenuhi syarat, agar tidak diangkat sebagai penyelenggara,” sambungnya.
Revisi ke-2 UU Pilkada, pada pasal 30 huruf (a) angka (1) disebutkan, Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS.
Tatalaksana, sejauh mana pengawasan dilakukan, apakah hasil ujian tertulis, administrasi atau pada saat tahapan wawancara bagi calon PPK. Bagaimana juga dengan rekrutmen PPS yang berawal atas usulan kepala desa atau lurah. “Jangan sampai overlaping (tumpang tindih), sehingga tujuan kerja pengawsan jadi tak sesuai,” tutupnya. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ingin menerima update terbaru dari SUMEDANGONLINE OK TIDAK