Seratusan Masyarakat Adat Sumedang Larang mendapat pelatihan Paralegal

SUMEDANG – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumedanglarang dan Majelis Adat Kerajaan Sumedang Larang bekerjasama dengan Polres Sumedang menyelenggarakan kegiatan pelatihan paralegal untuk masyarakat adat mengenai pemantauan peradilan yang jujur dan adil di Aula Polres Sumedang, siang ini (2/11/2017).

Pelatihan yang diselenggarakan selama sehari itu diikuti seratus peserta diantaranya juru kunci, pupuhu kabuyutan dan komunitas adat di Sumedang. ”Reformasi hukum merupakan prioritas utama dalam era pemerintahan Indonesia saat ini.  Di sisi lain hingga sekarang masih banyak lapisan masyarakat miskin khususnya masyarakat adat yang masih membutuhkan  dukungan  untuk  memperoleh  keadilan  dan  pemecahan  persengketaan  melalui  prosedur  yang  manusiawi,  tepat  sasaran  dan  cepat,” papar Susane Febrianti,  SH Ketua LBH Sumedang Larang.

Dikatakan dia, selama ini yang terjadi justru masyarakat miskin terutama khususnya dari kalangan masyarkat adat seringkali terpinggirkan dari hak-hak yang seharusnya mereka terima dan tidak memiliki akses keadilan.  ”Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hukum dan belum memiliki    kesadaran hukum yang tinggi,” tambahnya.

Kondisi inilah yang    melatarbelakangi LBH Sumedang Larang bersama Majelis Adat Kerajaan Sumedanglarang merasa  terpanggil  untuk  menjangkau  keterbatasan  hukum  masyarakat miskin, khususnya masyarakat adat  melalui  pendampingan  proses hukum, penguatan  posisi  tawar  masyarakat khususnya masyarakat adat dalam  hal  hukum  dan  hak  mereka,  penyadaran  hukum  anggota  masyarakat mengenai isu-isu  pidana dan perdata baik itu sektor hukum perempuan, sumber daya alam, Hak Asasi Manusia, perburuhan, anti korupsi dan sebagainya.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan kemampuan masyarakat miskin, masyarakat adat khusunya akan pengetahuan dasar tentang hukum dan hak asasi manusia, LBH Sumedang Larang yang concern terhadap kedua hal tersebut memandang perlu sebuah pelatihan paralelegal. ”Paralegal adalah orang yang bukan memiliki latar belakang pendidikan hukum dan/atau masyarakat umum tetapi mereka diberikan pengetahuan secara teknis dan praktis, baik hukum materil maupun hukum acara bagaimana menghadapi kasus-kasus hukum yang sering terjadi maupun mereka alami sendiri, dengan pengawasan LBH Sumedanglarang,” terang dia.  ***