Demo Buruh: Dianggap Bodohi Karyawan. Direktur KAS: Dari Media Mana Sih?

SUMEDANG ONLINE – Sejumlah buruh yang di PHK sepihak oleh CV Kurnia Agung Sejati (KAS) melakukan aksi unjukrasa di Depan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang. Mereka berharap pihak Dinas dapat membantu jalan keluar permasalahan yang mereka hadapi saat ini.

Koordinator Lapangan Sekum DPD Kasbi Sumedang Nano Supriatna menyebutkan, menduga awal permasalahan di perusahaan itu ketika karyawan mendirikan organisasi buruh di perusahaannya. Namun, sepertinya pihak perusahaan tidak terima karyawannya berorganisasi.

“Permasalahan ini sudah berjalan hamper 3-4 bulan. Permasalahannya sebenarnya simple. Kita hanya bikin serikat pekerja yang notabene itu kan harus ada di setiap perusahaan. Tapi setelah kita bikin organisasi serikat CV KAS, ternyata pihak perusahaan tidak menerima,” kata Nano.

Perusahaan tersebut dikatakan Nano, malah menganjurkan untuk menggabungkan diri dengan organisasi lainnya. Perlakuan aneh pun diperlihatkan pihak perusahaan, yang tiba-tiba menutup perusahaan pada 31 Mei 2018.

Baca Juga  Enam Pelajar di Sumedang Diamankan Polisi, Usai Demo di Jakarta

“Ada pengumuman tutup, dengan alasan yang tidak jelas. Sedangkan menurut aturan kan, tutup harus ada alasan yang jelas kan. Pailit, bangkrut, atau gimana kan. Ini tidak ada. Jadi ini tutup dinyatakan dengan sepihak,” ungkapnya.

Nano dan sejumlah rekan lainnya yang tergabung dalam kepengurusan organisasi buruh pun merasa diperlakukan diskriminatif oleh perusahaan. Itu diperlihatkan dengan perusahaan tiba-tiba memanggil sejumlah karyawan yang sudah keluar, bahkan memanggil karyawan baru. “Tetapi kita semua tidak dipanggil,” jelasnya.

Disinggung apakah pemberhentian sepihak itu dirinya menerima hak pesangon. “Diberhentikan langsung, belum diberikan pesangon. Kita nuntut hak normative di jalan kan saja, perusahaan malah nggak bisa menjawab apa-apa. Bilang kita dikeluarin juga karena PKWT (Perjanjian kerja Waktu Tertentu) nya sudah habis, tapi Dinas pun meminta dokumentasi PKWT tidak bisa memberikan. Karena kenyataannya selama saya bekerja 5 tahun sampai sekarang bekerja, belum pernah menerima salinan PKWT. Karena mungkin perusahaan hanya membodoh-bodohi pegawai yang lain,” tambahnya.

Baca Juga  KH. Hasyim Muzadi Wafat, PCNU Sumedang Imbau Sholat Ghoib dan Tahlil

Perwakilan Perusahaan CV Kas, yang diwakil Direktur Utama CV KAS Ipan saat dikonfirmasi wartawan justru malah balik bertanya “Dari Media Mana Sih?” seolah tidak percaya, setelah dijelaskan sejumlah wartawan jika ini sejumlah media yang kerap melakukan peliputan di Kabupaten Sumedang. Iwan kemudian berseloroh, “No Comement, silakan Tanya ke Dinas saja,” jelasnya.

Dikonfirmasi Kepala Bidang Hubungan Industria, Jakarsih mengatakan berkait dengan persoalan normative buruh seperti upah, BPJS dan lembur, itu sudah merupakan kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat selaku bidang pengawasan.

Baca Juga  Polres Sumedang Undang Kaum Milenial Bukber

“Apa yang disampaikan oleh buruh tadi, ini kan semua normative. Kewenangannya sudah kewenangan Provinsi, pengawas ketenagakerjaan melalui wilayah 4 Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Jadi kami juga tadi ke rekan-rekan buruh, sudah tahu sebetulnya itu. Kalau orasi mah tidak jadi masalah, penyampaian aspirasi. Kami juga tadi berkoordinasi dengan pegawai pengawas supaya ada pegawai pengawas Provinsi yang datang ke sini, tapi kan tidak datang juga,” jelasnya.

“Itu masalah normative yang merupakan hak karyawan, masalah upah, bpjs, lembur. Itu normative semuanya, ini merupakan kewenangan pegawai pengawas Provinsi Jawa Barat Wilayah 4,” tutupnya.

 

REPORTER IWAN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ingin menerima update terbaru dari SUMEDANGONLINE OK TIDAK