Menu

Mode Gelap

PENDIDIKAN · 17 Des 2019 02:33 WIB ·

IGI Sumedang Prihatin Upah Guru Honorer di Daerah Jauh dari UMK

REPORTER: ADMIN | EDITOR: ADMIN

movesumedang.net

MOVESUMEDANG.NET: movesumedang.net

SUMEDANG.ONLINE – Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Sumedang, Ade Sugiana, mengaku prihatin menyoroti upah guru honorer yang jauh sekali dari Upah Minimun Regional (UMK).

“Bahwa kelayakan penghasilan guru di daerah apalagi honorer jauh sekali dari UMK dan penghasilan yang menyukupi. Miris rasanya, sangat berbeda sekali dengan Pusat yang notabane-nya termasuk katagori layak dengan kebutuhan kehidupan sehari hari. Dilihat, daerah sangat minim dengan penghasilan APBD yang sangat jauh sekali dengan APBN,” ujar Ade Sugiana seperti dilansir dari laman movesumedang dot net.

Pernyataan ketua IGI Sumedang itu, selaras dengan apa yang disampaikan Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim. Mereka mendukung wacana yang dilontarkan Presiden Joko Widodo berkait dengan urusan pengelolaan guru ditarik ke pusat.

”Wacana tersebut muncul untuk menghindari guru dari politisasi birokrasi oleh beberapa kepala daerah sebagai salah satu bentuk praktik buruknya pengelolaan guru oleh daerah,” jelasnya.

Baca Juga  Sosialisasi Sistem Informasi Pelatihan Berbasis Database Online (Sipedo) BLK Sumedang

Ramli menjelaskan, bahwa pada dasarnya wacana tersebut sudah lama digulirkan. Pelibatan guru dalam politik praktis menjadi masalah utama. Bahkan, sebutnya, seringkali guru-guru harus menjalani hukuman yang sebenarnya dilakukan oleh oknum pimpinan daerah tanpa dasar yang cukup. Terlebih jika pimpinan daerah berposisi sebagai petahana.

”Pengelolaan guru honorer oleh daerah yang beragam menimbulkan kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Misal pendapatan guru honorer di Jakarta yang setara upah minimum provinsi atau lebih. Sementara terdapat daerah yang tega memberi upah Rp100 ribu per bulan,” imbuhnya pada laman itu.

Lebih lanjut Ramli menambahkan, bahwa guru sering dimanfaatkan oleh oknum pejabat daerah. Misalnya, tutur Ramli, setiap ada kegiatan di daerah pasti guru diminta nyumbang. Selanjutnya, urusan administrasi mesti pakai pelicin dan bahkan urusan pencairan dana BOS harus ada yang namanya “pelapis berkas”.

Baca Juga  Pamdal IPDN Jatinangor Tangkap Pelaku Pencurian, Ditangani Polisi

”Saat menerima tunjangan profesi, guru harus setor pada “bos”. Ini fakta yang dialami teman-teman guru. Mungkin masih banyak penyimpangan lain yang selalu merugikan guru,” tambahnya.

Ramli mengungkapkan, banyak guru yang rawan menjadi objek balas dendam Pilkada. Jika guru tidak mendukung, maka guru akan dimutasi, dicopot, diabaikan dalam layanan karir tanpa pertimbangan realistis.

”Berdasarkan fakta tersebut maka IGI sangat setuju jika kewenangan guru ditarik kembali ke pusat. Hal ini bertujuan agar tidak saling menyalahkan antara daerah dengan pusat,” tutup Ramli. (MOVESUMEDANG)

 Artikel ini hasil kerjasama dengan MOVESUMEDANG. Tulisan telah tayang di MOVESUMEDANG dengan judul: IGI Dukung Wacana Kewenangan Pengelolaan Guru Ditarik ke Pusat

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 14 kali

Baca Lainnya

Kris Sujatmoko, Dosen Telkom University Menjadi Visionary Educator 2021

8 November 2021 - 12:02 WIB

Kris Sujatmoko, dosen Fakultas Teknik Elektro Telkom University berhasil meraih penghargaan sebagai Visionary Educator 2021. Penghargaan tersebut diberikan oleh UiPath pada 26 Oktober 2021 lalu.

Leader’s Talk 27: Menjadi Pemimpin Inovatif di Era Globalisasi Digital

4 November 2021 - 07:04 WIB

Telkom University kembali menggelar Leader’s Talk ke-27 pada Rabu (3/11) di Auditorium Telkom University (Gd. Damar)

Peneliti Telkom University Salah Satu Ilmuwan Terbaik Dunia

3 November 2021 - 01:36 WIB

Telkom University

Buka Festival Kopi Sumedang, Wabup: Bidik Ekspor ke Mancanegara

26 Oktober 2021 - 17:39 WIB

Wakil Bupati Sumedang, H. Erwan Setiawan berharap kopi Sumedang makin terkenal bahkan bisa ekspor ke Manca Negara. Hal itu dikatakan Erwan saat membuka Festival Sumedang ke-3 di Kawasan Induk Pusat Pemerintahan Setda Sumedang. Selasa, 26 Oktober 2021.

Sumedang Gelar Pilkades Ditengah Pandemi Covid-19, Wabup Sumedang: Terapkan Protokol Kesehatan Agar Tidak Terjadi Cluster Baru

25 Oktober 2021 - 14:13 WIB

Wakil Bupati Sumedang, H Erwan Setiawan mengingatkan berbagai pihak untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021, 27 Oktober 2021 saat Apel Kesiapan Pengamanan Tahap Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Sumedang di Alun-Alun Sumedang. Senin, 25 Oktober 2021.

750 Personel Polisi Siap Amankan Pilkades Serentak di Kabupaten Sumedang

25 Oktober 2021 - 14:01 WIB

Dari sebanyak 1.200 personel dari Polres Sumedang, 750 diantaranya bakal dikerahkan untuk pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak (Pilkades serentak) di Kabupaten Sumedang pada 27 Oktober 2021.
Trending di Pilihan Redaksi