SUMEDANG.ONLINE – Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Sumedang, Ade Sugiana, mengaku prihatin menyoroti upah guru honorer yang jauh sekali dari Upah Minimun Regional (UMK).
“Bahwa kelayakan penghasilan guru di daerah apalagi honorer jauh sekali dari UMK dan penghasilan yang menyukupi. Miris rasanya, sangat berbeda sekali dengan Pusat yang notabane-nya termasuk katagori layak dengan kebutuhan kehidupan sehari hari. Dilihat, daerah sangat minim dengan penghasilan APBD yang sangat jauh sekali dengan APBN,” ujar Ade Sugiana seperti dilansir dari laman movesumedang dot net.
Pernyataan ketua IGI Sumedang itu, selaras dengan apa yang disampaikan Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim. Mereka mendukung wacana yang dilontarkan Presiden Joko Widodo berkait dengan urusan pengelolaan guru ditarik ke pusat.
”Wacana tersebut muncul untuk menghindari guru dari politisasi birokrasi oleh beberapa kepala daerah sebagai salah satu bentuk praktik buruknya pengelolaan guru oleh daerah,” jelasnya.
Ramli menjelaskan, bahwa pada dasarnya wacana tersebut sudah lama digulirkan. Pelibatan guru dalam politik praktis menjadi masalah utama. Bahkan, sebutnya, seringkali guru-guru harus menjalani hukuman yang sebenarnya dilakukan oleh oknum pimpinan daerah tanpa dasar yang cukup. Terlebih jika pimpinan daerah berposisi sebagai petahana.
”Pengelolaan guru honorer oleh daerah yang beragam menimbulkan kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Misal pendapatan guru honorer di Jakarta yang setara upah minimum provinsi atau lebih. Sementara terdapat daerah yang tega memberi upah Rp100 ribu per bulan,” imbuhnya pada laman itu.
Lebih lanjut Ramli menambahkan, bahwa guru sering dimanfaatkan oleh oknum pejabat daerah. Misalnya, tutur Ramli, setiap ada kegiatan di daerah pasti guru diminta nyumbang. Selanjutnya, urusan administrasi mesti pakai pelicin dan bahkan urusan pencairan dana BOS harus ada yang namanya “pelapis berkas”.
”Saat menerima tunjangan profesi, guru harus setor pada “bos”. Ini fakta yang dialami teman-teman guru. Mungkin masih banyak penyimpangan lain yang selalu merugikan guru,” tambahnya.
Ramli mengungkapkan, banyak guru yang rawan menjadi objek balas dendam Pilkada. Jika guru tidak mendukung, maka guru akan dimutasi, dicopot, diabaikan dalam layanan karir tanpa pertimbangan realistis.
”Berdasarkan fakta tersebut maka IGI sangat setuju jika kewenangan guru ditarik kembali ke pusat. Hal ini bertujuan agar tidak saling menyalahkan antara daerah dengan pusat,” tutup Ramli. (MOVESUMEDANG)
Artikel ini hasil kerjasama dengan MOVESUMEDANG. Tulisan telah tayang di MOVESUMEDANG dengan judul: IGI Dukung Wacana Kewenangan Pengelolaan Guru Ditarik ke Pusat
