Cirebon, 7 Mei 2025 – Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang diselenggarakan di Gedung Negara (Bakorwil) Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Rabu (7/5). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dony didampingi oleh Plt. Kepala Bappppeda Sumedang, Ine Inajah.
Musrenbang yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini mengangkat tema “Menyongsong Jawa Barat Istimewa: Percepatan Transformasi Layanan Dasar”. Acara ini merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2025–2029.
Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), para kepala daerah se-Jawa Barat, jajaran Kepala OPD Provinsi, serta pemangku kepentingan lintas sektor.
Dalam pernyataannya, Bupati Dony menyambut baik penyelenggaraan Musrenbang yang bersifat partisipatif ini. Ia menegaskan kesiapan Kabupaten Sumedang untuk bersinergi dengan Pemprov Jawa Barat dalam upaya mempercepat transformasi layanan dasar, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa pembangunan di Sumedang tidak hanya terintegrasi dalam skala regional, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Dony.
Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pembangunan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat, baik di kota maupun desa. Ia menegaskan bahwa visi “Jawa Barat Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata” akan diwujudkan dengan pendekatan pembangunan yang berpihak pada rakyat, berlandaskan prinsip Gemah Ripah Repeh Rapih—subur, makmur, tentram, dan tertata.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemprov Jabar mengusung strategi pembangunan Gerbang Pancaniti yang terdiri dari lima pendekatan: Niti Hati, Niti Surti, Niti Bukti, Niti Bakti, dan Niti Sajati. Strategi ini ditujukan untuk menyinergikan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional serta menjawab langsung aspirasi masyarakat.***
