Jakarta, 18 Juni 2025 — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa kuota Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada tahun ini mencapai angka tertinggi, yakni sebanyak 350.000 unit rumah subsidi.
Hal itu disampaikan Menteri Maruarar saat menandatangani Komitmen Dukungan Program Pembiayaan KPR FLPP bersama Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Kantor BTN Kuningan, Jakarta, Rabu (18/6/2025).
“BTN adalah yang paling banyak melakukan pembangunan dan pembiayaan rumah subsidi,” kata Maruarar.
Nota kesepahaman ini menjadi dasar komitmen kerja sama pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program KPR Sejahtera FLPP. Program ini merupakan bagian dari Program Pemerintah Tiga Juta Rumah, yang bertujuan menyediakan hunian layak dan terjangkau sesuai regulasi yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Menteri Maruarar juga berdialog langsung dengan tiga orang pekerja sektor informal yang sukses membeli rumah melalui KPR FLPP meski tanpa slip gaji.
Ia mengapresiasi peran besar BTN yang selama ini menjadi penyalur KPR FLPP terbanyak di antara bank-bank lainnya. Maruarar bahkan meminta BTN untuk berbagi ilmu dan praktik baik kepada perbankan lain agar semakin banyak masyarakat yang terbantu.
“BTN bahkan menargetkan penyaluran KPR FLPP terbanyak untuk rumah subsidi. Kami ucapkan terima kasih atas kontribusinya yang besar,” ujar Maruarar.
Program KPR FLPP, menurutnya, adalah solusi nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah pertama dengan angsuran ringan dan bunga tetap selama masa tenor.
Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh Program 3 Juta Rumah. “Kami siap bekerja keras. Jajaran kami juga rutin turun ke lapangan untuk memastikan rumah-rumah yang dibangun benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Program ini diharapkan memperkuat sinergi antara Kementerian PKP, BP Tapera, dan BTN dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan nasional secara inklusif dan berkelanjutan. ***
