Bendung Cihamerang Terancam Longsor, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir Turun Tangan: “Keselamatan Warga Prioritas Utama”

Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir bersama jajaran Forkopimda, Balai Perbaikan Jalan Nasional (BPJN), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), CKJT, PUTR Provinsi Jawa Barat, dan CV Tintin melakukan monitoring ke Bendung Cihamerang, Senin (8/11/2025).
Iwan Rakhmat/SUMEDANGONLINE
Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir bersama jajaran Forkopimda, Balai Perbaikan Jalan Nasional (BPJN), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), CKJT, PUTR Provinsi Jawa Barat, dan CV Tintin melakukan monitoring ke Bendung Cihamerang, Senin (8/11/2025).

SUMEDANG — Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir bersama jajaran Forkopimda, Balai Perbaikan Jalan Nasional (BPJN), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), CKJT, PUTR Provinsi Jawa Barat, dan CV Tintin melakukan monitoring ke Bendung Cihamerang, Senin (8/11/2025). Setelah meninjau lokasi, rombongan langsung menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Bupati, Pusat Pemerintahan Sumedang.

Langkah ini diambil menyusul meningkatnya kekhawatiran atas rongga tanah, rembesan air, serta potensi pergerakan tanah yang dapat memicu longsor dan mengancam struktur jalan tol serta permukiman warga di sekitar area.


Status Bendung Masih Misterius: “Belum Ada Ahli yang Meneliti Langsung”

Bupati Dony mengungkapkan bahwa kondisi sebenarnya di bawah permukaan bendung masih belum teridentifikasi.

“Kita belum tahu pasti apa yang terjadi di bawah. Belum ada ahli yang meneliti langsung. Kekhawatirannya, air akan terus mencari celah, membentuk rongga-rongga baru, lalu melebar. Ini yang tidak kita harapkan,” ujar Bupati.

Selain ancaman teknis pada bendungan, permukiman warga di bagian atas lokasi juga menunjukkan tanda-tanda potensi longsor.


Penanganan Harus Hati-Hati dan Terukur

Bupati menegaskan bahwa penanganan Bendung Cihamerang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, mengingat risiko yang dapat mengancam keselamatan warga.

“Tahapan penanganannya jelas: pengeringan air, penataan lahan, dan pembebasan lahan terdampak. Tapi yang paling utama, kita ingin memastikan keselamatan warga,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa penanganan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.

“Ini kerja bersama. Pemerintah daerah, Balai Besar, ahli geoteknik, dan pengelola jalan tol semua harus bergerak. Kita tidak ingin terjadi kejadian yang lebih besar karena terlambat bertindak,” ucapnya.


Akses Mulai Dibuka, Tapi Banyak Kendala

Kepala Dinas PUTR Sumedang, Andri Indra, melaporkan bahwa akses menuju bendungan sudah dibuka sejak pertengahan Oktober. Akses tersebut penting untuk mempermudah masuknya alat berat dan pompa.

Namun, pembukaan akses tidak berjalan mulus. Tim menemukan sejumlah kendala, di antaranya:

  • Curah hujan yang masih tinggi

  • Kontur tanah yang labil

  • Munculnya sinkhole berdiameter sekitar dua meter

  • Struktur spillway lama yang masih mengalirkan air

Sinkhole telah ditutup sementara, namun area tersebut masih membutuhkan stabilisasi tanah tambahan.


Pengeringan Bertahap Menjadi Langkah Awal

Dalam rapat disepakati bahwa langkah awal penanganan adalah pengeringan bendung secara bertahap menggunakan pompa berkapasitas 500 liter per detik.

Andri menekankan bahwa proses ini tidak boleh terburu-buru.

“Kalau air diturunkan terlalu cepat, tanah bisa runtuh atau muncul longsoran baru. Karena itu diperlukan uji permeabilitas tanah dan analisa laju penurunan air oleh ahli geoteknik,” jelasnya.

Dengan kapasitas pompa tersebut, waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan area diperkirakan sekitar 16 hari, tergantung cuaca dan sumber mata air aktif.

Pompa direncanakan mulai beroperasi dalam beberapa hari ke depan setelah pemasangan plat baja, stabilisasi tanah, dan akses teknis dinyatakan aman.


Tim Ahli Akan Lakukan Kajian Menyeluruh

Sambil menunggu proses teknis berjalan, para ahli akan melakukan kajian mendalam terkait:

  • Kekuatan dan stabilitas tanah

  • Arah aliran air bawah permukaan

  • Potensi dampak jangka panjang terhadap permukiman dan infrastruktur


Kehadiran langsung Bupati Sumedang dalam monitoring ini menegaskan bahwa pemerintah daerah menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus memastikan penanganan Bendung Cihamerang dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu.***

Disclaimer: Iklan atau Konten dalam kotak ini bukan dibuat oleh Redaksi, tetapi pihak ke-tiga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ingin menerima update terbaru dari SUMEDANGONLINE Terima Tidak