Home / DAERAH

Selasa, 22 November 2011 - 08:22 WIB

Verifikasi Waduk Jatigede, Dinilai Lamban



Amid pun menyentil, proses verifikasi tahap pertama yang hanya mencocokan data dari penduduk dengan leter C atau dengan SPPT. Ia menilai letter C maupun SPPT bukan merupakan pedoman utama.

DARMARAJA – Kepala Desa Leuwihideung, Amid Sunara, memandang jika proses verifikasi tanah yang sedang berlangsung saat ini memang sangat lamban, bahkan terkesan asal-asalan. Alasan tidak adanya tim dipandang Amid, sebagai alibi yang tidak beralasan.

“Saya menilai pemerintah seperti tidak serius dalam proses verifikasi dan terkesan asal-asalan, masa mereka (pemerintah, red.) beralasan kekurangan personil, padahal di Sumedang sendiri banyak para ahli,”kata Amid ditemui sumedangonline.com di kediamannya, Minggu (20/11).

Baca Juga  600 Guru Honorer Sumedang, Jorag Presiden

Pernyataan Amid tersebut dilontarkan setelah dia menilai pelaksanaan verifikasi yang sudah berlangsung lebih dari 2 minggu masih bercokol di tahap pertama. Padahal di Desa Cipaku. Menurut sumber SumdangOnline.com, terdapat 6 ribu bidang yang harus diverifikasi.

“Saya khawatir kejadian serupa seperti di Desa Padajaya yang hanya 200 bidang, sampai 2 tahun lamanya proses verifikasi belum selesai,” ungkapnya.

Pemerintah seharusnya segara bersikap tegas untuk melakukan proses verifikasi, sedikit berkelakar dia menyebutkan apabila satu desa selesai proses verifikasinya, maka akan berkurang yang demo nanti.

“Bayangkan saja ada total 17 Desa yang nantinya akan diverifikasi, 14 Desa yang pembayarannya tahun 1984-1986, dan 3 Desa yang pembayarannya tahun 1990-1994 pembayaran tahun 90-94 itu metodenya sama dengan 84-86, yang dibayar hanya dua klasifikasi,” ujarnya.

Baca Juga  Bebeluk, Bikin Rugi Warga Situraja

Kekhawatiran ketua koordinator Kepala Desa wilayah genangan ini beralasan, karena proses verifikasi saat ini saling berkejaran dengan pembangunan fisik Jatigede yang telah mencapai 70 persen, bahkan jika dalam proses verifikasi satu desa memakan waktu 6 bulan, maka proses verifikasi akan selesai lebih dari tahun 2013.

Selain itu Amid pun menyentil, proses verifikasi tahap pertama yang hanya mencocokan data dari penduduk dengan leter C atau dengan SPPT. Ia menilai letter C maupun SPPT bukan merupakan pedoman utama.

“Seharusnya mereka turun langsung ke lapangan, apa yang diusulkan warga ditampung kemudian verifikasi langsung di lapangan, agar tidak beberapa kali kerja,” tandasny.(fitriyani)

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

DAERAH

Kembangkan Pupuk Organik, Poktan Butuh Suntikan Dana

DAERAH

Perlu Pengkajian, Canangkan Asal Karinding

DAERAH

Ngantuk, Tanki Seruduk Rumah

DAERAH

Ini dia, euforia Konferwil PWNU Jabar

DAERAH

Bengkel ban di Situ Asem ludes terbakar

DAERAH

Desa Cigintung, Bangun TPT

DAERAH

Mengais Rupiah di Jalan Rusak
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengikuti rakor Penanganan COVID-19 di Pesantren bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia melalui telekonferensi dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (30/9/20).

DAERAH

Ini Kebijakan Gugus Tugas Jabar di Dua Ponpes Terkonfirmasi Positif Covid-19