Home / Nasional / Pilihan Redaksi

Selasa, 24 Oktober 2017 - 19:24 WIB

Kasus Bolos Masih Dominan, 27 PNS Diberhentikan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur

WHATSAPP IMAGE 2017-10-24 AT 19.20.24: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur


J

AKARTA – Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) kembali menyidangkan kasus 29 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari berbagai institusi baik pusat maupun daerah. Dari jumlah itu, 27 diantaranya mendapat sanksi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), dan 2 orang PNS lainnya dijatuhkan sanksi penundaan pangkat selama tiga tahun.

Pelanggaran masih didominasi oleh kasus pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No.53/2010 tentang Disiplin PNS. Sebanyak 12 orang akibat tidak masuk kerja 46 hari atau lebih. Selain itu, ada tujuh orang akibat penyalahgunaan narkoba, dua orang terlibat perselingkuhan, dua orang menjadi isteri kedua, satu orang akibat tindakan asusila, dua orang gara-gara gratifikasi/pungli, satu orang akibat terlibat kasus penipuan, satu orang disebabkan penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen satu orang.

Baca Juga  Iim Korban Tenggelam Ditemukan Tak Bernyawa

“Kita jadikan ini sebagai refleksi serta pembelajaran bagi PNS lain, agar dapat menjauhi hal-hal tersebut, serta meningkatkan disiplin,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur selaku Ketua BAPEK saat memimpin sidang BAPEK, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (24/10).

Penjatuhan saksi ini, menurut Asman merupakan bukti bahwa pemerintah semakin tegas dan serius dalam menangani indisipliner PNS. Hal itu sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam reformasi birokrasi yang terus mendorong peningkatan kinerja aparatur negara. “PNS sebagai penyelenggara negara harus dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Ke depan, PNS harus lebih disiplin sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih baik lagi,” ujarnya.

Baca Juga  Hoax, Web Info KPU Jabar Di-hack

Dalam sidang BAPEK sebelumnya, yakni 29 Agustus 2017 lalu, terdapat 21 PNS dari berbagai instansi yang diberhentikan. Sebagian besar diantaranya karena tidak masuk kerja lebih dari 46 hari. Selain itu, akibat penyalahgunaan narkotika, pencurian, penyalahgunaan wewenang, perbuatan asusila, perzinahan, calo CPNS, penganiayaan, dan gratifikasi.

Sidang BAPEK memberikan pertimbangan atas putusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dari masing-masing instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. “Ada yang diperberat, ada juga yang diperingan. Tergantung bobot pelanggaran disiplinnya,” imbuh Asman.

Hadir dalam sidang BAPEK antara lain Sekretaris BAPEK yang juga sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, pejabat dari Setkab, perwakilan BKN, Kejaksaan Agung. (HUMASMENPANRB)

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

PENDIDIKAN

Campus Day: Dapat Membuka Mata Pentingnya Pendidikan

DAERAH

Truk pengangkut udang terguling, warga goreng udang

DAERAH

Jatigede, Nurdin: KBM, jangan sampai bubar

Pilihan Redaksi

Sekda Sumedang Zaenal Alimin monitoring seleksi Panwaslucam

Pilihan Redaksi

Innalillahi, ada penumpang meninggal di bus

Pilihan Redaksi

Sempat buron, Polsek Darmaraja bekuk pelaku curas

Pilihan Redaksi

Warga Miskin Butuh Bantuan RTLH

Pilihan Redaksi

Wabup Bidik 2021 Sumedang Tak Ada Lagi Rutilahu