Komisioner KPU Sumedang hadiri bimtek Penyusunan Laporan Dana Hibah

• Penulis: Fitriyani Gunawan
• Editor: Redaksi
• Terbit: Rabu, 11 Okt 2017 14:59 WIB

YOGYAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang turut hadir dalam acara bimbingan teknis penyusunan laporan dana hibah pemilihan gubernur, bupati dan wali kota Tahun 2018. Kegiatan  yang diselenggarakan KPU Republik Indonesia itu akan berlangsung hingga Kamis (12/10/2017) di Rich Hotel Jogja, Yogyakarta.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Sumedang Hersa Santosa, peserta yang hadir terlihat juga dari komisioner KPU Provinsi Jawa Barat yang menyelengarakan pemilihan gubernur dan KPU kab/kota yang menyelenggarakan pemilihan bupati/walikota sebanyak 855 orang.

Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengatakan kompetisi ketat Pilkada 2018 akan mempengaruhi laju kompetisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019. Meski sebut dia, KPU bukan satu-satunya lembaga yang akan menerima anggaran untuk pilkada dan pemilu. Jika digabungkan dengan anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk pengawasan pemilihan dan pemilu, anggaran kepolisian dan TNI dari segi pengamanan, serta anggaran pemerintah untuk melakukan kegiatan supporting terkait pemilihan dan pemilu, maka akan sangat banyak dana yang berputar dalam penyelenggaraan pemilihan dan pilkada.

Komisioner KPU Sumedang saat mengikuti bimbingan teknis penyusunan laporan dana hibah pemilihan gubernur, bupati dan wali kota Tahun 2018.

”Uang rakyat yang dikelola oleh KPU terlalu besar kalau kita tidak bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik. Belum lagi anggarannya Bawaslu, kemudian anggaran kepolisian untuk pengamanan pemilihan dan pemilu, belum anggaran TNI, serta anggarannya pemerintah juga untuk kegiatan tentang tahapan pemilu. Belum lagi anggrannya peserta pemilu, partai politik, pasangan calon. Jadi akan banyak uang yang berputar dalam pelaksanaan pemilihan di tahun 2018,” papar Arief.

Sementara itu dari segi pemilih, Arief mengatakan akan ada 158 juta pemilih yang akan diperebutkan suaranya oleh peserta pemilihan pada Pilkada 2018. Untuk menyikapi hal itu, Arief meminta kepada jajaran KPU yang hadir dalam bimtek tersebut untuk tetap bekerja profesional.

Tidak hanya itu Arief juga meminta jajarannya untuk bekerja sesuai dengan azas akuntabel, independen, serta berintegritas dalam setiap tahapan pemilihan yang berlangsung. “Untuk pemilih akan ada 158 juta pemilih yang akan terlibat dalam pilkada 2018. 158 juta pemilih akan diperebutkan oleh peserta pemilu di 2018,” ujar Arief.

“Jadi kompetisi di 2018 akan sangat ketat. Karena dia akan mempengaruhi laju kompetisi Pileg, Pilpres di 2019. Maka KPU harus betul-betul menjaga selalu mampu bekerja profesional, akuntabel, independen, berintegritas. Dari segi anggaran, data pemilih dan personilnya,” tandas Arief. **