Pilihan Redaksi, Politik

Pemasangan APK Tanggung Jawab Peserta Pemilu

Penulis: Redaksi | Editor: Redaksi

SUMEDANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang mulai menyerahkan Alat Peraga Kampanye (APK) pada peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, baik partai politik, calon anggota DPD maupun Capres dan Cawapres. APK yang difasilitasi KPU Sumedang berupa baliho sebanyak 10 buah (partai politik, dan capres-cawapres), spanduk 16 buah (partai politik dan capres-cawapres) dan spanduk 10 buah (calon DPD).

APK berupa baliho dan spanduk diberikan kepada peserta pemilu berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 perubahan dari PKPU nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum 2019. Kemudian Keputusan KPU RI nomor  1096/PL.01.5-Kpt/06/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilu 2019 dan Keputusan KPU Sumedang 253/PL.01.5-Kpt/3211/KPU.Kab/XI/2018 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 238/PL.01.5-Kpt/3211/KPU.Kab/X/2018 tentang Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

“KPU Kabupaten Sumedang akan menyerahkan APK berupa spanduk dan baliho kepada para peserta pemilu,yaitu DPD dan partai politik” ujar Ketua KPU Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi setelah penyampaian APK Pemilu Anggota DPD yang sudah dilaksanakan pada hari Sabtu (24/11/2018).

Ketua KPU Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi menekankan peserta pemilu harus memasang APK sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 259/PL.01.5-Kpt/3211/KPU.Kab/XI/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Sumedang nomor 131 /PL.01.5-Kpt/3211/KPU.Kab/IX/2018  tentang Lokasi Pemasangan APK pada Pemilu 2019. Serta Partai Politik diharuskan menyampaikan di mana saja APK yang difasilitasi KPU akan dipasang, karena hal ini kaitannya dengan laporan pertanggungjawaban KPU terkait fasilitasi APK peserta Pemilu.  Di luar itu, akan masuk kategori pelanggaran.”

Baca Juga  Seminggu Jelang Penutupan, KPU Belum Menerima Berkas Pendaftaran Bacaleg

Dikatakan Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Senin (26/11/2018), untuk pemasangan APK ini merupakan tanggung jawab peserta pemilu termasuk desain dan materinya. Jika terjadi kerusakan selama periode pemasangan, nantinya akan jadi tanggung jawab peserta Pemilu.

Baca Juga  Menpan Imbau Aparatur Negara Tidak Ambil Cuti Tahunan Pasca Lebaran

“Pemasangan ini berlaku selama masa kampanye yang berakhir tiga hari jelang pencoblosan, 17 April 2019 nanti (masa tenang),” terangnya. “Hingga masa kampanye hari ini belum ada pelanggaran kampanye. Boleh kampanye di akun media sosial yang terdaftar di KPU, jika tidak terdaftar itu bisa kena sanksi,” pesannya.

Penertiban APK yang melanggar itu nantinya, terang Ogi Ahmad Fauzi, merupakan kewenangan Satpol PP di tingkat kabupaten  Sumedang sebagai unsur pemerintah daerah. “APK yang ditertibkan Satpol PP ini sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sumedang,” terangnya. (teknishupmas)

Tinggalkan Balasan