Home / BISNIS / Pilihan Redaksi

Kamis, 12 September 2019 - 20:26 WIB

Kadin Keluhkan Pemda Sumedang Tak Berpihak ke Pengusaha Lokal

Para pengusaha jasa kontruksi di Kabupaten Sumedang saat berfoto bersama di Sekretariat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Sumedang Jalan By Pass Sumedang, Kamis, 12 September 2019.

PARA PENGUSAHA JASA KONTRUKSI DI KABUPATEN SUMEDANG SAAT BERFOTO BERSAMA DI SEKRETARIAT KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) KABUPATEN SUMEDANG JALAN BY PASS SUMEDANG, KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019. PARA PENGUSAHA JASA KONTRUKSI DI KABUPATEN SUMEDANG SAAT BERFOTO BERSAMA DI SEKRETARIAT KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) KABUPATEN SUMEDANG JALAN BY PASS SUMEDANG, KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019.: Para pengusaha jasa kontruksi di Kabupaten Sumedang saat berfoto bersama di Sekretariat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Sumedang Jalan By Pass Sumedang, Kamis, 12 September 2019.


SUMEDANG.ONLINE, KADIN — Pengusaha jasa kontruksi di Kabupaten Sumedang mengeluhkan kondisi usaha di Sumedang. Mereka menganggap saat ini sudah tidak nyaman dan aman, karena selain harus bersaing dengan sesama pengusaha lokal, juga dengan para pengusaha dari luar yang ‘dibawa’ ke Sumedang.

“Hari ini Kadin Sumedang. Karena di Kadin ada bidang jasa konstruksi, sengaja mengundang para pengurus Asosiasi Jasa Konstruksi yang ada di Kabupaten Sumedang untuk membicarakan permasalahan yang terjadi di dunia jasa konstruksi. Banyak hal. Kenapa Kadin jemput bola mengumpulkan para ketua asosiasi, karena memang yang terjadi betul betul yang dirasakan oleh para pengusaha jasa konstruksi. Berusaha di jasa konstruksi tidak nyaman, bahkan tidak aman,” kata Edi Rustandi, selaku Wakil Ketua Bidang Kontruksi dan Infrastruktur pada Kadin Kabupaten Sumedang di Sekretariat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Sumedang Jalan By Pass Sumedang, Kamis, 12 September 2019.

Dicontohkan Edi, pada proses pelelangan yang terjadi beberapa waktu lalu di dinas, SKPD yang ada di Kabupaten Sumedang. Para pengusaha lokal harus bersaing, baik dengan sesama pengusaha lokal juga peungusaha yang dari luar Sumedang.

Meski pun sebut Edi, secara aturan para pengusaha luar Sumedang, sah-sah saja mengikuti tender di Sumedang. Justru para pengusaha lokal itu berharap adanya empaty dari Pemerintah Daerah Sumedang untuk dapat melindungi pengusaha lokal.

Baca Juga  Masuk Zona Orange, Bupati Ajak Warga Sumedang Saling Ingatkan Protokol Kesehatan

“Cik kumaha carana pemerintah daerah memikirkan juga bagaimana caranya berpihak pada pengusaha Sumedang. Entong di los kitu wae. Yang namanya Pokja juga itu perangkat Pemda, cik kumaha lah berpihak pada pengusaha kita, jangan hanya dilihat saja. Data di dinas dinas, PU yang lebih dominan, itu banyak yang hanya mungkin 1 miliar ke bawah banyak pengusaha luar yang menang. Padahal saya yakin, Pemda termasuk perangkatnya termasuk Pokja bisa bagaimana caranya agar pengusaha lokal yang menang.”

“Kenapa saya bicara begini karena di Kabupatem lain terjadi. Hese pengusaha luar masuk ke kabupaten mereka, tapi kenapa pengusaha luar masuk ke kita sangat mudah. Ada juga sebenarnya yang membawa dari luar ke sini,” tandasnya.

“Sebetulnya secara aturan tak melanggar. Tapi kan kita ada otonomi daerah bagaimana Pemda itu memberdayakan pengusaha daerah. Bagaimana urang Sumedang mau sejahtera, berdaya, lamun misalna sekarang proyek saja di bawa keluar. Itukan fungsi pemerintah membina dan menertibkan meskipun aturannya boleh siapa pun,” ungkapnya.

Selain diadang pengusaha luar yang mengambil jatah mereka pada proyek yang berada di bawah kisan Rp 5 Miliar. Ternyata para pengusaha jasa konstruksi ini pun mengeluhkan adanya aturan yang memberatkan mereka.

Baca Juga  Ruangan Kelas SD Sabagi Ambruk, Belajar Siswa Diungsikan ke Perpustakaan

“Misalnya ada, aturan yang menyatakan ketika pada saat pelelangan muncul dua perusahaan yang terkoreksi. Itu dua perusahaan itu harus ditandingkan kembali dilelangkan kembali jadi dipersaingkan kembali, penawaran baru lagi,” ungkapnya.

Para pengusaha menilai hal itu sangat memberatkan, mereka pun hawatir adanya aturan semacam itu justru akan berdampak pada implikasi negatif proyek yang akan dikerjakan. Karena sebut Edi, para pengusaha sudah tidak berpikir realitis, dan logika.

“Rek nawar sabaraha oge nu penting saya meunang. Ini terjadi di Sumedang, sampai ada penawaran hasil RA (repeat auction) itu sampai ada penawar yang 30 persen jamping dan menang. Oleh Pokja itu dimenangkan. Pokja tidak lantas mengoreksi bahwa ini tidak layak, tidak realistis, pokokna mah adminitrasi lengkap penawaran sabaraha oge meunang,” jelasnya.

Para pengusaha konstruksi ini pun berharap Pemda Sumedang dapat berpihak pada pengusaha lokal, terutama untuk proyek-proyek kecil di bawah Rp 5 Miliar agar bisa dikerjakan oleh para pengusaha lokal.

“Termasuk juga ada betul bahwa yang namanya APBD, APBD Provinsi atau APBN sah perusahaan dari mana pun. Tapi barangkali cik atuh ari proyek nu laleutik mah anu di bawah lima miliar anu kelas kecil buat kitalah orang Sumedang,” harapnya. (IWAN RAHMAT)

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil saat menghadiri acara Temu Bisnis dan Penyerahan Hadiah OPOP di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Selasa (8/12/2020).

BISNIS

One Pesantren One Product Jabar Raup Transaksi Rp21 Miliar lewat Temu Bisnis

Pilihan Redaksi

Petir Sambar Pelancong Jatigede, Satu Dirujuk ke RSU Sumedang

Pilihan Redaksi

DAFTAR NOMIMATIF PELANTIKAN PEJABAT PENGAWAS
Polres Sumedang meluncurkan Buku Saku Info Vaksin Covid-19 Versi Sunda.

Halo Polisi

Sanksi Berat Pelanggar Tertib Prokes, Kapolres Sumedang: Dukung Program Pemda

BISNIS

HUT 15 GlobalTV, Gelar Amazing Cosplay Star Wars

Pilihan Redaksi

EK-i Juga Akan Daftar Hari ini

Pilihan Redaksi

PAN Belum Tentukan Cabup

Pilihan Redaksi

Ini tanggapan bupati Sumedang, terkait adanya hutang ke BPJS Kesehatan