Home / Nasional / Pilihan Redaksi

Jumat, 5 Februari 2021 - 22:12 WIB

Mulai Selasa 9 Februari PPKM Mikro Berlaku, Satgas Covid-19: Harus Ada Posko di Desa

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers, Kamis (04/02/2021), di Istana Merdeka, Jakarta

SUMEDANGONLINE/HO-BIRO PERS SETPRES/LAILY KETERANGAN PERS: Presiden Jokowi memberikan keterangan pers, Kamis (04/02/2021), di Istana Merdeka, Jakarta


JAKARTA, SO – Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional, Alexander K Ginting menyebutkan pemerintah Indonesia akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

“Berdasarkan keputusan dari Presiden kita, bahwa mulai tanggal 9 Februari ini akan dilaksanakan PPKM skala mikro,” ujar Alexander K Ginting dalam webinar. Jumat, 5 Februari 2021.

Artinya dikatakan dia, harus ada posko di desa yang mendampingi puskesmas dan tim pelacak.

“Artinya harus ada posko di desa, posko yang mendampingi puskesmas, yang mendampingi tim pelacak. Sehingga mereka yang diisolasi atau dikarantina harus 14 hari memang harus dikurung. Tapi kalau dikurung harus dikasih makan, harus diawasi, maka di sini persoalannya,” imbuhnya.

Baca Juga  Sumedang Akan Terapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mulai 11-25 Januari 2021

PPKM mikro merupakan kelanjutan dari PPKM tahap II yang akan berakhir 8 Februari 2021. Hal yang melatarbelakangi PPKM mikro ini adalah untuk mempermudah pengawasan kasus COVID-19 hingga tingkat desa.

Alexander menambahkan, pertimbangan kebijakan PPKM mikro adalah tingginya transmisi penularan COVID-19 di perkantoran sampai keluarga. Karenanya, kebijakan ini untuk mengantisipasi munculnya transmisi penularan kasus COVID-19 hingga ke tingkat komunitas.

Baca Juga  Kampanye Eka-Agung. Jumhur Soroti Tenaga Kerja Asing di Indonesia

“Rantai penularan ini masih berlangsung jadi kontak dan kemudian yang sakit masih ada di daerah hulu sehingga ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” tuturnya.

“Tidak hanya untuk orang kesehatan, tapi juga untuk seluruhnya sektor yang ada, karena yang namanya pandemi itu dibutuhkan intervensi multi-sektor,” sambungnya. ***PMJ NEWS

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Sesditjen Perhubungan Darat Kemenhub Marta Hadisarwono

Nasional

Bus Penumpang Tak Bawa Surat Vaksin dan Hasil Swab Terancam Disanksi

DAERAH

Wabup minta pembangunan terus dijaga

Pilihan Redaksi

Banyak Anggota Diapresiasi Juara, Ini Tanggapan Ketua Forkowas

Pilihan Redaksi

Yu Jalan Jalan di Kampung Batik Cikandung Sumedang

OLAHRAGA

Awal tahun Sumedang bakal miliki pusat olahraga

Pilihan Redaksi

Operasi Lilin Lodaya, Polres Sumedang terjunkan 584 Personil

Pilihan Redaksi

Warga Regol Wetan Gelar Deklarasi Pemilu Damai

OLAHRAGA

Putaran Akhir Seri 1, Perses Ditahan Imbang Prima Con FC 1-1