Mendes PDTT Minta Kades dan Relawan Pantau Warga Terdampak Covid-19

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat memimpin rapat Rapat Virtual Percepatan Realisasi Bantuan Sosial Provinsi Jawa Timur, seperti dilansir laman resmi Kemndes PDTT. Kamis, 22 Juli 2021.
Kemendes PDTT/SUMEDANGONLINE
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat memimpin rapat Rapat Virtual Percepatan Realisasi Bantuan Sosial Provinsi Jawa Timur, seperti dilansir laman resmi Kemndes PDTT. Kamis, 22 Juli 2021.

SUMEDANGONLINE, JAKARTA Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta para kepala desa (kades) dan relawan Desa Lawan COVID-19 untuk terus menerus memantau warga yang mengalami dampak akibat pandemi COVID-19. Mendes PDTT mengatakan, seluruh warga desa yang terdampak ekonomi harus mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

“Jangan sampai ada warga desa yang terdampak [COVID-19], baik dari sisi ekonomi dan kesehatan yang tidak tertangani,” ujar Halim Iskandar pada Rapat Virtual Percepatan Realisasi Bantuan Sosial Provinsi Jawa Timur, seperti dilansir laman resmi Kemndes PDTT. Kamis, 22 Juli 2021.

Mendes PDTT mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai relaksasi untuk mempermudah dan mempercepat proses penyaluran BLT Dana Desa. Menurutnya, relaksasi tersebut memungkinkan BLT Dana Desa diberikan secara rapel. Ia berharap agar pemerintah daerah (pemda) dapat membantu percepatan penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat.

Baca Juga  Sambut Baden Powell Day, 650 Pohon Ditanam di Gunung Geulis

“Kemarin-kemarin BLT Dana Desa hanya bisa disalurkan tiap bulan. Hari ini sudah lebih disederhanakan lagi dan bisa dirapel, sehingga bisa tiga bulan langsung [dicairkan], untuk kemudian diberikan kepada KPM [Keluarga Penerima Manfaat],” ujarnya.

Lebih lanjut Halim Iskandar mengatakan, data KPM BLT Dana Desa tahun ini merujuk pada data KPM BLT Dana Desa tahun lalu, yang sudah melalui verifikasi ulang. Meski demikian, data KPM tersebut bisa saja berubah sesuai dengan kondisi ekonomi warga di masing-masing desa.

Baca Juga  Akhirnya, Golkar Resmi Usung Emil-Daniel di Pilgub Jabar, Keduanya siap Kerja Keras

“Data penerima BLT Dana Desa sangat fleksibel. Hari ini bisa saja berkurang, bulan depan bisa saja bertambah karena situasi yang mengharuskan,” tuturnya.

Mendes PDTT menyampaikan, BLT Dana Desa diprioritaskan untuk warga desa yang kehilangan mata pencaharian dan belum mendapatkan jaring pengaman sosial lainnya. Pendataan KPM BLT Dana Desa dilakukan oleh relawan Desa Lawan COVID-19 berbasis Rukun Tetangga (RT), yang kemudian diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes).

“Yang kehilangan mata pencaharian karena sekarang enggak bisa buka warung misalnya, ini masuk sebagai KPM. Nah ketika sudah bisa buka warung lagi, mata pencahariannya kembali, bisa saja dikeluarkan dari KPM. Sangat fleksibel sekali. Yang penting pendataannya betul dan diputuskan di Musyawarah Desa,” terangnya.

Baca Juga  Ini tanggapan Komisi D terkait jalan rusak di Jalan Palasari Ujung Jaya

Dalam kesempatan itu, Mendes PDTT mengatakan, Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut saat ini fokus pada tiga hal, yakni BLT Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Program Desa Aman COVID-19. Adapun target utama dari tiga program tersebut menurutnya adalah untuk meningkatkan kesehatan dan daya beli masyarakat di desa.

“Program lain kita pikirkan berikutnya, yang penting sekarang kita fokus dulu untuk itu,” tandasnya. ***HUMAS KEMENDES PDTT/UN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ingin menerima update terbaru dari SUMEDANGONLINE OK TIDAK