Bandung, 20 November 2024 – Untuk mendukung kelancaran dan transparansi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, aplikasi Sapawarga resmi membuka kanal Aduan Pilkada. Melalui fitur ini, masyarakat Jawa Barat dapat melaporkan temuan, dugaan pelanggaran, atau masalah yang terjadi dalam proses Pilkada.
“Bukan hanya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, tetapi juga mencakup pemilihan bupati dan wali kota,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Ika Mardiah, di Kota Bandung, Rabu (20/11/2024).
Fitur Khusus untuk Aduan Pilkada
Ika menjelaskan, kanal Aduan Pilkada tersedia sebagai fitur khusus dalam aplikasi Sapawarga untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan mereka.
“Fitur ini memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggaran atau kejadian lainnya yang memerlukan penanganan oleh pemerintah daerah. Aduan tersebut nantinya dapat diteruskan ke KPUD dan Bawaslu,” jelasnya.
Untuk mengakses fitur tersebut, masyarakat cukup membuka aplikasi Sapawarga, lalu memilih menu Layanan Publik dan klik Aduan Pilkada 2024. Setelah itu, pengguna dapat mengikuti arahan untuk mengisi laporan.
Pemantauan Aduan Secara Transparan
Salah satu keunggulan fitur ini adalah kemampuan masyarakat untuk memantau alur penanganan aduan. “Progres penanganan aduan dapat dilihat langsung melalui menu Aduan Warga di aplikasi Sapawarga,” tutur Ika.
Ia juga menekankan bahwa aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan pengaduan, sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan banyak aplikasi berbeda. “Sapawarga sudah terhubung dengan beberapa lembaga terkait dan pemerintah kabupaten/kota, membuat proses lebih cepat dan efisien,” tambahnya.
Mendukung Pemilu yang Bersih dan Adil
Peluncuran kanal ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan secara bersih, adil, dan bebas dari pelanggaran. Dengan adanya fitur ini, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya demokrasi di daerah masing-masing.
Aplikasi Sapawarga kini menjadi andalan warga Jawa Barat untuk berbagai kebutuhan layanan publik, termasuk memastikan kualitas pemilu di wilayahnya. (*)
