Jakarta, 18 Juni 2025 — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (18/6). Salah satu poin penting dalam MoU tersebut adalah permintaan tambahan sumber daya manusia (SDM) dari KPK untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian PKP.
“Kami memohon tambahan SDM dan langsung direspons cepat oleh pimpinan KPK. Saya sangat senang dan gembira karena KPK sangat terbuka dan mendukung kami,” ujar Maruarar usai pertemuan.
Maruarar menjelaskan bahwa kehadiran personel KPK di Kementerian PKP selama ini telah menunjukkan hasil yang nyata. Sejumlah kasus dugaan korupsi telah diproses oleh aparat penegak hukum, baik di kepolisian maupun kejaksaan. Ia mencontohkan penanganan terhadap proyek pembangunan 2.100 unit rumah untuk mantan pejuang Timor Timur dan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Sumenep, Jawa Timur.
“Sudah tampak hasilnya. Kami merasa sangat terbantu dengan progres yang ada,” kata Maruarar.
Dalam nota kesepahaman tersebut juga diatur kerja sama terkait pertukaran informasi dan data, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan barang rampasan negara, hingga edukasi dan sosialisasi antikorupsi.
Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa menyambut baik permintaan tersebut dan menyatakan komitmen lembaganya untuk memperkuat upaya pencegahan di Kementerian PKP.
“Pak Menteri meminta tambahan tiga personel selain satu orang yang sudah kami tugaskan sebelumnya. Kami siap mendukung,” ujar Cahya.
Kementerian PKP saat ini tengah menjalankan program strategis nasional seperti pembangunan Tiga Juta Rumah. Penambahan personel KPK diharapkan bisa memperkuat tata kelola dan mencegah praktik-praktik korupsi sejak dini. ***
