Fraksi Kritisi Laporan Bupati

Masalah Pembengkakan Anggaran dan tingkat pengangguran sebagaimana dilaporkan Bupati dalam Paripurna Senin 14/6 mendapat sorotan DPRD. Sidang Paripurna DPRD Rabu, 16/6 sejumlah Fraksi memberikan pandangannya. Menurut Nurdin Zaen dari F-PPP Peningkatan taraf ekonomi di tahun 2009 yang meningkat sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang justru semakin meningkatnya jumlah pengangguran. Terkait maraknya praktek bisnis di dunia pendidikan, Nurdin meminta Pemerintah dapat menertibkannya dengan membuat regulasi guna menyelesaikan masalah pendidikan tersebut. Hal itu diperlukan kata Nurdin dalam usaha mencegah terjadinya pengunduran diri anak didik dari sekolah karena orangtuanya yang tak mampu membiayai. F-PPP berpandangan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah atau LPP Tahun 2009 sulit untuk diterima. Ia meminta Laporan tersebut bersih dari manipulasi dan diminta untuk dilakukan audit, FPPP mensinyalir Pengeluaran Kas Rp. 63,9 Milyar dianggap terlalu besar dan perlu dioinvestigasi untuk mendapatkan output yang rasional. Sementara itu, F-PKS yang dibacakan Yani Citraeni mempertanyakan asset tetap dalam neraca senilai 1,5 trilyun yang berasal dari Kompilasi Aprasial atau output dari Sistem Informasi dan Pengelolaan SKPD terkait. FPKS menilai ada kekurang cermatan pemerintah dalam pengelolaan arus kas sehingga terdapat kelebihan dana kas 24,4 Milyar lebih padahal PKS menilai Pemerintah belum perlu melakukan pinjaman,. FPKS juga menilai Pegawai Negeri Sipil pihak yang disudutkan dalam pengeluaran anggaran, atas pengeluaran belanja tidak langsung yang mencapai lebih dari 600 milyar./SUMEDANG ONLINE

Penulis: asnang
Editor: Redaksi
Terbit: Kamis, 17 Jun 2010 12:07 WIB

Masalah Pembengkakan Anggaran dan tingkat pengangguran sebagaimana dilaporkan Bupati dalam Paripurna Senin 14/6 mendapat sorotan DPRD. Sidang Paripurna DPRD Rabu, 16/6 sejumlah Fraksi memberikan pandangannya.

Menurut Nurdin Zaen dari F-PPP Peningkatan taraf ekonomi di tahun 2009 yang meningkat sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang justru semakin meningkatnya jumlah pengangguran. Terkait maraknya praktek bisnis di dunia pendidikan, Nurdin meminta Pemerintah dapat menertibkannya dengan membuat regulasi guna menyelesaikan masalah pendidikan tersebut. Hal itu diperlukan kata Nurdin dalam usaha mencegah terjadinya pengunduran diri anak didik dari sekolah karena orangtuanya yang tak mampu membiayai. F-PPP berpandangan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah atau LPP Tahun 2009 sulit untuk diterima. Ia meminta Laporan tersebut bersih dari manipulasi dan diminta untuk dilakukan audit, FPPP mensinyalir Pengeluaran Kas Rp. 63,9 Milyar dianggap terlalu besar dan perlu dioinvestigasi untuk mendapatkan output yang rasional.

Sementara itu, F-PKS yang dibacakan Yani Citraeni mempertanyakan asset tetap dalam neraca senilai 1,5 trilyun yang berasal dari Kompilasi Aprasial atau output dari Sistem Informasi dan Pengelolaan SKPD terkait. FPKS menilai ada kekurang cermatan pemerintah dalam pengelolaan arus kas sehingga terdapat kelebihan dana kas 24,4 Milyar lebih padahal PKS menilai Pemerintah belum perlu melakukan pinjaman,. FPKS juga menilai Pegawai Negeri Sipil pihak yang disudutkan dalam pengeluaran anggaran, atas pengeluaran belanja tidak langsung yang mencapai lebih dari 600 milyar.