Bupati diminta Rasionalisasi Jumlah PNS

Seluruh fraksi menuntut bupati mampu merasionalisasi jumlah ppegawai. Tuntutan tersebut terkait banyaknya pengeluaran untuk dana belanja pegawai yang mencapai Rp. 575,30 miliar atau sebanyak 60,45 persen dari seluruh total dana belanjadaerah sebesar Rp. 951,69 miliar. Ditambah lagi dana belanja pegawai yang terdapat dalam belanja langsung berupa pemberian honor kegiatan pada setiap program di semua SKPD sebanyak Rp. 60,73 miliar. Tuntutan seruap dilontarkan empat fraksi lainnya yakni, FPDIP, FPKS, FPD, dan FPPP. Menurut anggota fraksi PKS rahmat juliadi kepada radar sumedang selasa kemarin mengatakan, bentuk rasionalisasi bisa dengan cara pemkab tidak lagi menerima CPNS baru dengan tidak membuka kuota CPNS dan tidak mengangkat CPNS dari tenaga kontrak yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Rahmat menyarankan, bupati melakukan penndataan ullang kepada seluruh tenaga kontrak. Hanya saja dewan drai PKS itu, memberikan catatan agar pendataan yang dilakukan adalah pendataan yang bersih dari manipulasi.