KOTA - Menyikapi  statement Wakil Bupati (Wabup) Sumedang H. taufiq Gunawansyah S.Ip yang akan melayangkan surat pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa atau mengaudit segala dugaan adanya kejanggalan dalam proses pembebasan lahan di daerah bakal genangan waduk Jatigede (baca juga : Bantah Miliki Tanah, Wabup Siap Turunkan KPK), disambut baik oleh ketua LSM Instan (interupsi anak negeri), Irfan Yudi Wibowo. Menurutnya, sikap Wabup ini sudah sepantasnya diapresiasi oleh berbagai elemen masyarakat. Mengingat selama pembangunan waduk Jatigede tersebut memang sering digembar - gemborkan adanya oknum-oknum yang bermain curang untuk menggerogoti keuangan negara dengan berbagai cara. Ifan mengatakan, “saya rasa apa yang dikatakan pak Wabup untuk menurunkan KPK ke Sumedang guna mengaudit keuangan negara yang dipakai dalam proses pembangunan waduk Jatigede sangat tepat,” ungkapnya saat ditemui di kediamannya belum lama ini. Ditambahkan Ifan, bentuk dukungan ini dia lontarkan, semata-mata untuk melancarkan proses pembangunan Waduk Jatigede yang selama ini selalu terkendala oleh berbagai masalah. Sehingga, dengan keadaan itu menjadi ladang empuk bagi para oknum guna mempertebal kantong pribadinya. “lihat saja banyak rumah hantu yang tumbuh subur, bersebarannya kartu-kartu kepemilikan lahan atau bangunan piktif serta mark up bidang tanah adalah sedikit contoh yang bisa menggerogoti keuangan Negara. Kalau saja, pemerintah bisa mempercepat proses pembangunan waduk tersebut, kemungkinan kecurangan-kecurangan ini tak akan pernah terjadi,” tandasnya, seraya menambahkan, molornya pemerintah dalam merelokasi masyarakat terkena genangan juga menjadi pemicu utama dalam kecurangan-kecurangan yang terjadi di Jatigede. “Karena uang penggantian sudah habis, sementara tempat pemukiman baru belum juga di ketahui, maka tak heran banyak masyarakat yang bermain nakal guna mendapatkan keuntungan dari pemerintah dengan mengahalalkan berbagai cara. Salah satu contohnya dengan membuat rumah-rumah hantu,” tukas laki-laki yang juga aktif di Partai politik ini. Sebelumnya, Wakil Bupati Sumedang membantah, dirinya ikut bermain atau memiliki tanah untuk penggantian kawasan hutan demi keuntungan pribadi. Maka dari itu, sebagai bentuk keseriusannya atas pengakuan tersebut, Kang Opik begitu sapaan akrab Wakil Bupati, siap menurunkan KPK guna mengaudit segala permasalahan yang ada di daerah bakal Waduk Jatigede.(MUL)**/SUMEDANG ONLINE

Diduga Banyak Kejanggalan Di Jatigede, Ketua LSM INSTAN Dukung Wabup Turunkan KPK

KOTA – Menyikapi  statement Wakil Bupati (Wabup) Sumedang H. taufiq Gunawansyah S.Ip yang akan melayangkan surat pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa atau mengaudit segala dugaan adanya kejanggalan dalam proses pembebasan lahan di daerah bakal genangan waduk Jatigede (baca juga : Bantah Miliki Tanah, Wabup Siap Turunkan KPK), disambut baik oleh ketua LSM Instan (interupsi anak negeri), Irfan Yudi Wibowo.

Menurutnya, sikap Wabup ini sudah sepantasnya diapresiasi oleh berbagai elemen masyarakat. Mengingat selama pembangunan waduk Jatigede tersebut memang sering digembar – gemborkan adanya oknum-oknum yang bermain curang untuk menggerogoti keuangan negara dengan berbagai cara.

Ifan mengatakan, “saya rasa apa yang dikatakan pak Wabup untuk menurunkan KPK ke Sumedang guna mengaudit keuangan negara yang dipakai dalam proses pembangunan waduk Jatigede sangat tepat,” ungkapnya saat ditemui di kediamannya belum lama ini.

Ditambahkan Ifan, bentuk dukungan ini dia lontarkan, semata-mata untuk melancarkan proses pembangunan Waduk Jatigede yang selama ini selalu terkendala oleh berbagai masalah. Sehingga, dengan keadaan itu menjadi ladang empuk bagi para oknum guna mempertebal kantong pribadinya.

“lihat saja banyak rumah hantu yang tumbuh subur, bersebarannya kartu-kartu kepemilikan lahan atau bangunan piktif serta mark up bidang tanah adalah sedikit contoh yang bisa menggerogoti keuangan Negara. Kalau saja, pemerintah bisa mempercepat proses pembangunan waduk tersebut, kemungkinan kecurangan-kecurangan ini tak akan pernah terjadi,” tandasnya, seraya menambahkan, molornya pemerintah dalam merelokasi masyarakat terkena genangan juga menjadi pemicu utama dalam kecurangan-kecurangan yang terjadi di Jatigede.

“Karena uang penggantian sudah habis, sementara tempat pemukiman baru belum juga di ketahui, maka tak heran banyak masyarakat yang bermain nakal guna mendapatkan keuntungan dari pemerintah dengan mengahalalkan berbagai cara. Salah satu contohnya dengan membuat rumah-rumah hantu,” tukas laki-laki yang juga aktif di Partai politik ini.

Sebelumnya, Wakil Bupati Sumedang membantah, dirinya ikut bermain atau memiliki tanah untuk penggantian kawasan hutan demi keuntungan pribadi. Maka dari itu, sebagai bentuk keseriusannya atas pengakuan tersebut, Kang Opik begitu sapaan akrab Wakil Bupati, siap menurunkan KPK guna mengaudit segala permasalahan yang ada di daerah bakal Waduk Jatigede.(MUL)**