ISTIMEWA/SUMEDANG ONLINE

Psikologis Anak Genangan Jatigede, Kabid Disdik Jabar: Tunggu Penyerapan Kabupaten

WADO – Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Adam, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi memiliki komitmen yang kuat dalam penanganan dampak sosial bidang pendidikan.
“Untuk dukungan anggaran, Pemerintah Provinsi sudah mengalokasikannya, tinggal akselerasi penyerapan dari Pemerintah Kabupaten. Demikian juga untuk penanganan psikologis siswa, kami bersama NGO terkait siap menurunkan tim ke Sumedang,” ungkap Firman ketika meninjau lapangan bersama aktivis dari Paguyuban Motekar.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Sumedang Motekar, Herman Suryatman, menyampaikan keprihatinannya. “Kami menghargai upaya Pemda dalam mengantisipasi dampak sosial Jatigede, tapi ada yang luput dari perhatian, yakni psikologis anak-anak sekolah. Seperti sederhana tapi sangat penting karena menyangkut perkembangan kejiwaan anak ke depan,” kata Herman.
Sebagai contoh, Wardiansah siswa kelas 5 SD Buah Ngariung, sudah 2 minggu tidak berkolah. Selain karena ketidakpastian tempat pembelajaran, Wardiansah enggan ke sekolah karena trauma dengan dinamika perpindahan kedua orangtuanya pasca penggenangan.
Di lapangan tentu banyak siswa lainnya yang mengalami kendala psikologis seperti itu. Terlebih orang tua maupun guru saat ini lebih konsentrasi memikirkan perpindahan masing-masing dengan berbagai konsekuensinya.
Herman melihat realita di lapangan, persoalan pendidikan kurang mendapatkan perhatian serius. Jangankan memperhatikan psikologis anak-anak, persoalan sarana dan prasarana serta bagaimana proses pembelajaran berlangsung saja, sebagian diantaranya berpacu dengan air genangan.
“Tidak terlihat ada perencanaan dan penanganan yang tanggap dan cepat. Terakhir 28 anak-anak SDN Bojong Salam sempat kebingungan bagaimana melanjutkan pembelajaran. Kejadian SDN Cisema terulang kembali,” kata Herman.
Karena itu, Herman meminta semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan untuk segera melipatgandakan kecepatan dalam menangani berbagai permasalahan di lapangan. Tidak hanya sekedar rapat-rapat dinas di kantor dan mengandalkan anggaran formal, tetapi harus turun ke lapangan dan memobilisasi partisipasi warga masyarakat.**